Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa dan penegakan nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada moralitas, etika, dan keadilan sosial. Dalam konteks anti korupsi, Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter menjadi instrumen krusial dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila serta membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan menjunjung tinggi kejujuran serta integritas.
Ideologi sejatinya adalah pemikiran yang menjadi pandangan hidup seseorang yang memegangnya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi tersebut, maka ideologi itu sendiri menjadi rem yang seharusnya bisa menghentikan penyelewengan yang terjadi. Sama halnya dengan Pancasila, penyelewengan seperti korupsi seharusnya bisa dihentikan dengan nilai-nilai yang terdapat pada batang tubuh Pancasila. Penanaman nilai-nilai yang fundamental ini menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan yang ada di Indonesia.
Anti korupsi bukan kata yang asing di telinga kita. Korupsi seakan sudah mendarah daging dari yang kecil sampai yang besar. Apa yang dilakukan para pejabat negara yang mengambil keuntungan, menguras uang negara untuk kepentingan pribadi bukan hal yang baru bagi kita. Merujuk pada data Corruption Perception Index (CPI) 2023 menyebutkan bahwa Indonesia masih stagnan dengan skor dibawah 50 dalam penanganan korupsi. Secara global, Denmark menempati posisi pertama dengan skor 90 dan Yaman menempati posisi terendah dengan skor 16. Bahkan, ditemukan 2/3 negara yang disurvei berada dibawah skor 50. Meskipun temuan ini menunjukkan banyaknya negara yang masih berjuang melawan korupsi, ini juga menunjukkan ketidakseriusan negara Indonesia dalam menangani korupsi. Kesulitan para penegak hukum dalam menangani korupsi juga menjadi alasan yang masuk akal apabila kita melihat banyak berita tentang korupsi yang merajalela di berbagai platform media sosial.
Pendidikan karakter menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan Pancasila pada generasi muda. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Pendidikan karakter yang baik akan menghasilkan individu-individu yang memiliki moralitas tinggi, jujur, dan bertanggung jawab.
Karakter seseorang terbentuk dari 2 hal yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Pembentuk pertama karakter seseorang adalah orang tua sebagai aktor utama dalam perjalanan hidup seseorang. Maka istilah madrasatul ula yang disematkan kepada orang tua bagaimana orang tua mendidik, memberi contoh yang baik, pendidik emosional menjadi hal yang fundamental termasuk penanaman nilai-nilai Pancasila dalam mendidik karakter seseorang. Kedua, karakter seseorang akan terbentuk dari lingkungan. Semakin baik lingkungan seseorang, semakin baik pula karakter orang tersebut, begitu pula sebaliknya. Namun, ketika karakter buruk seseorang yang terbentuk dari lingkungan, bisa diubah dari karakter utama yang telah dibentuk oleh orang tua.
Pentingnya moralitas dan etika yang bersumber dari keyakinan secara religius. Bahwa segala tindakan harus berdasarkan prinsip kejujuran dan takut akan ancaman yang diberikan oleh tuhan. Pentingnya menghargai sesama manusia dan memperlakukan mereka dengan adil dan beradab. Korupsi adalah tindakan yang merusak keadilan sosial dan merampas hak-hak orang lain, sehingga bertentangan dengan prinsip Pancasila. Korupsi juga menimbulkan perpecahan antar masyarakat, membawa tindak emosional dari masyarakat terhadap pemerintah, ketidakpercayaan antar masyarakat, hingga memicu kesenjangan sosial. Penting juga penanaman rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, sehingga memunculkan rasa kepercayaan terhadap pemimpin, kejujuran, serta rasa berani dalam memimpin dan dipimpin. Penanaman rasa empati terhadap sesama, saling membantu dan wawasan tentang sosial agar tau apa yang dirasakan orang lain ketika tindak korupsi itu dilakukan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang perlu dibawa, dicontohkan dan diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Karakter Pancasila inilah yang nantinya menjadi cikal bakal pemberantasan korupsi di negara ini.
Setelah penanaman karakter utama, pengaruh lingkungan menjadi pendukung apa yang sudah dilakukan oleh orang tua di rumah. Utamanya adalah lingkungan sekolah, pembentukan karakter di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, integrasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, guru bisa mengajarkan tentang tokoh-tokoh yang memiliki moralitas tinggi dan menjadikan mereka sebagai teladan. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter seperti pramuka, organisasi siswa, dan kegiatan sosial lainnya. Ketiga, pembentukan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama. Pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian integral dari kurikulum di semua jenjang pendidikan. Penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang anti-korupsi. Materi anti-korupsi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program-program sekolah.
Pendidikan karakter Pancasila yang dikemukakan adalah proyek jangka panjang yang harus dijalani masing-masing individu. Tanggung jawab ini tidak hanya untuk segelintir orang melainkan semua elemen masyarakat. Sayangnya tantangan anti korupsi ini justru ada pada dunia pendidikan. Bahkan sektor pendidikan menjadi sektor dengan konsentrasi korupsi yang tinggi. Penyalahgunaan dana BOS, penerima fiktif, dan lainnya menjadi masalah serius yang harus dihadapi. Bagaimana bisa kepala sekolah, guru, pendidik menjadi pondasi moral bangsa justru yang menjatuhkan harga diri, etika dan moral tersebut. Ini adalah PR yang harus dihadapi oleh bangsa ini, komitmen yang kuat juga memicu tantangan yang besar dan menjadi tanggung jawab berbagai pihak.
Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu sangat penting dalam mengatasi korupsi di sektor pendidikan. Pelaku korupsi harus diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi.
Kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk memberantas korupsi di sektor pendidikan. Pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus korupsi di bidang pendidikan juga dapat menjadi langkah efektif dalam mempercepat proses penegakan hukum.
Sinergi antara Pancasila, anti korupsi, dan pendidikan karakter sangat penting untuk menciptakan bangsa yang berintegritas dan berkeadilan. Pancasila sebagai landasan ideologis memberikan pedoman moral yang kuat bagi setiap individu. Anti korupsi sebagai upaya praktis dalam menjaga keadilan sosial dan integritas nasional. Pendidikan karakter sebagai fondasi dalam pembentukan moralitas dan etika generasi muda.
Dengan sinergi ini, diharapkan kita bisa menciptakan bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang tinggi. Bangsa yang bebas dari korupsi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial serta kemanusiaan yang beradab.
Upaya untuk memberantas korupsi dan membentuk karakter bangsa yang berintegritas harus dilakukan secara berkelanjutan. Pancasila sebagai ideologi dasar negara harus dijadikan landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan. Pendidikan karakter menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai positif pada generasi muda. Dengan sinergi yang baik antara Pancasila, anti korupsi, dan pendidikan karakter, kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berintegritas. Tidak hanya di ranah keluarga, namun juga di sistem pendidikan dan administrasi kita. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksananya harus diperketat, termasuk juga para pejabat dari pusat sampai kepada pelaksana yang langsung terjun di masyarakat.