Jakarta merupakan ibu kota Negara Republik Indonesia serta kota simpul pertemuan sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Bukan tanpa alasan, kota ini menjadi pusat administrasi negara, serta episentrum ekonomi terbesar di negara ini. Banyak kantor pemerintahan, BUMN, serta perusahaan swasta yang berdiri.
Menurut data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,34 juta jiwa pada Desember 2023. Dengan demografi proporsi terbesar yaitu generasi milenial sebesar 26,66% (2,82 juta jiwa) dan generasi Z sebanyak 25,36% (2,68 juta jiwa).
Dilihat dari sudut pandang ekonomi, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebut ekonomi Jakarta tumbuh 4,78 persen pada kuartal I-2024 dengan PDRB sebesar Rp. 896,1 triliun. Dengan angka tersebut Jakarta masih menduduki puncak penyumbang terbesar ekonomi Nasional yaitu sebesar 16,96 persen.
Dengan hal ini, Jakarta mengukuhkan diri sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, baik dari segi jumlah penduduk, ekonomi, maupun aktivitasnya sebagai pusat pemerintahan. Ibarat gula, banyak masyarakat luar Jakarta yang tertarik berbondong-bondong pindah ke kota ini dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Dalam pertarungan nasib tersebut, banyak kemudian yang beruntung. Sebaliknya pula, banyak juga yang nasibnya kurang mujur. Bagi mereka yang beruntung, akan mendapat kesejahteraan yang baik serta kemudahan menikmati fasilitas di ibu kota. Sementara bagi yang kurang mujur, hanya akan menemui asam garam kehidupan Jakarta.
Studi kasus yang dilakukan penulis di Kampung Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur ditemukan sederet masalah yang ditemukan seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, sampai masalah perizinan lahan.
Seperi yang dikatakan Aris, selaku Ketua Paguyuban Kebun Sayur Ciracas bahwa permasalahan utama yang dimiliki warga adalah soal administrasi kependudukan karena masalah status lahan. Banyak yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal status lahan telah dirubah dari lahan hijau menjadi kawasan pemukiman.
Sampai hari ini, wilayah Kebun Sayur masih menumpang RT wilayah lain "padahal jumlah KK disini sekitar 300 KK, harusnya sudah bisa dipecah" ujar Aris.
Untuk membantu permasalahan warga, maka didirikan Koperasi sebagai alat perjuangan warga. Koperasi. Sejak didirikan, 214 dari 300 KK tadi telah menjadi anggota dari unit koperasi tersebut. Namun, koperasi yang telah ada tidak berjalan dengan baik.
Salah satu tokoh setempat yang enggan disebutkan namanya menuturkan, minimnya partisipasi warga disebabkan minimnya edukasi terkait fungsi koperasi. Selain itu, kegiatan koperasi yang minim menyebabkan warga semakin enggan untuk berpartisipasi.
Dari berbagai masalah tersebut, upaya yang dilakukan warga yaitu dengan berkolaborasi dengan berbagia pihak seperti LSM, biro hukum, sampai dengan mahasiswa. Sayangnya, hasil studi penulis menemukan bahwa upaya tersebut belum membawa pengaruh yang signifikan. Salah satu problem yang perlu jadi atensi adalah konsistensi pemberdayaan.