Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengatakan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah mengubah tata kelola administrasi pemerintahan, sehingga banyak negara telah beradaptasi dengan menerapkan teknologi dalam sistem pemerintahannya.
"Teknologi demikian dasyatnya mengubah tata kelola administrasi pemerintahan negara, maka untuk Indonesia tidak ada kata untuk menunda pembangunan Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronil (SPBE) secara progresif dan masif di seluruh kementerian dan lembaga," tegas Syafruddin saat berbicara pada Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi dan ICoASHE di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin 22 April 2019.
Foto: Heriza
Jadi pembangunan SPBE di Indonesia harus jalan. Menurut Syafrudddin, seluruh negara dunia berlomba mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran. Sebab keputusan tersebut akan dianalisa secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.
"Membangun E-Goverment akan mendorong terciptanya Smart City dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin adaptif sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negara. Kita Bersaing untuk itu," kata Syafruddin.
Foto: Heriza
Banyak dampak positif yang akan dirasakan pemerintahan Indonesia saat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diantaranya menciptakan efisiensi yang signifikan. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini akan membuat biaya untuk penyimpanan data jauh lebih efisien.Dengan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan maka pengelolaan anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang mendukung pembangunan yang sejalan dengan prioritas arah pengembangan kualitas sdm Indonesia jelang hadirnya bonus demografi.
Termasuk penerapan E-Goverment di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Perubahan tata laksana manajemen kearsipan melalui open govermen dibangun untuk mendukung sistem kerasipan yang terbuka dan partisipatif. Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam sistem E-Office merupakan bagian penting dalam PERPRES SPBE."Kearsipan merupakan unsur utama, menjadi bagian integral dari suatu upaya membangun pemerintahan modern untuk menyangga kemajuan bangsa yang melandasi penyempurnaan peradaban," ujar Mantan Wakapolri ini.
Foto: Heriza
Penerapan SPBE dalam sistem kearsipan akan menghadirkan data kearsipan yang terintegrasi, aman, dan melindungi kepentingan negara dengan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan dan terarah. Terkait hal tersebut, Menteri Syafruddin mengapresiasi kongres ini sebagai bagian untuk menguatkan komitmen bersama melakukan pembenahan menyeluruh pengelolaan arsip. Agar tata kelola Arsip lebih baik maka diperlukan langkah nyata pengembangan yang melibatkan unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah,serta unsur lembaga kearsipan perguruan tinggi dan masyarakat dalam melakukan perbaikan secara komprehensif.