Lihat ke Halaman Asli

Zainal Tahir

Politisi

Pemerintah Berhasil Menghemat Rp 64,8 Triliun

Diperbarui: 29 Januari 2019   08:01

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dari kiri ke kanan: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Menteri PANRB, Syafruddin; Walikota Bandung, Oded M Danial; dan Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB. (Foto; Bayu)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin, mengatakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui   Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP),  berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. 

Pada tahun 2017 berhasil dihemat Rp 46 triliun, sedangkan tahun 2018  penghematan setidaknya mencapai angka Rp 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/kota.  Hal itu dikatakan Menteri PANRB Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas Pemda wilayah I di Bandung, Senin (28 /1)

Foto: Bayu

"Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati dan walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya,  mengubah mind set seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit. Namun, sekarang bukan saatnya kita berpangku tangan dan berdiam diri dalam menghadapi perubahan, arus perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dibendung atau dihentikan, ia akan terus mengaliri nadi pemerintahan," ujarnya.

Foto: Bayu

Pak Syaf -sapaan akrab Menteri Syafruddin, menambahkan perlunya  membangun suatu sistem yang dapat menjaga, mengawal, dan memastikan program pemerintah tepat sasaran. Melalui SAKI,  kinerja pemerintah diubah bukan lagi hanya sekedar mengerjakan tapi melakukan kerja dengan cara paling efektif dan efisien.

Foto: Bayu

Dalam acara tersebut, Syafruddin menyerahkan hasil evaluasi SAKIP 2018 wilayah I, yang meliputi 185 pemerintah daerah terdiri dari 11 pemerintah provinsi dan 174 kabupaten/kota.

Foto: Heriza

Hasilnya, dua pemda meraih predikat A yakni kabupaten Bandung dan Jawa Barat.

Syafruddin. (Foto: Bayu)

Ridwan Kamil. (Foto: Bayu)

Muhammad Yusuf Ateh. (Foto: Bayu)

Sedangkan 20 Pemda meraih predikat BB. Sedangkan peraih B sebanyak 73, CC sebanyak 53, dan C masih ada 37 Pemda.

Peraih Predikat A Wilayah I
 1. Provinsi Jawa Barat
2. Kota Bandung

Peraih Predikat BB Wilayah I
1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Kota Tanjung Pinang (Kepri)
3. Kabupaten Muara Enim (Sumsel)
4. Kota Sukabumi (Jabar)
5. Provinsi Sumatera Barat
6. kabupaten Serang (Banten)
7. Kabupaten Lebak (Banten)
8. Kabupaten Natuna (Kepri)
9. Kota Padang (sumbar)
10. Provinsi Kep. Riau
11. Kabupaten Karimun (Kepri)
12. Kota Lubuk Linggau (Sumsel)
13. Kota Payakumbuh (Sumbar)
14. Kabupaten Garut (Jabar)
15. Kota Bukittinggi (Sumbar)
16. Kota Tasikmalaya (Jabar)
17. Kota Pandeglang (Banten)
18. Kabupaten Bandung (Jabar)
19. Kabupaten Batanghari (Jambi)
20. Kabupaten Bangka Tengah (B)

#IndonesiaMelayani #MenteriPANRB #Syafruddin #KementrianPANRB #ASN #ReformasiBirokrasi #Berita #BeritaHariini  #VideoViral #Viral #BreakingNews #Berita #InfoIndonesia  #BeritaTerkini #NewsUpdate #BreakingNews #Berita #Viral #Trending #TrendingTopic #Berita #Politik #MenPANRB

Sumber: Tim Media pak Syaf

ZT -Sofia Town House, 29 Januari 2019




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline