Lihat ke Halaman Asli

Zabidi Mutiullah

TERVERIFIKASI

Concern pada soal etika sosial politik

Jadwal Pilkada Serentak Dipercepat, Buat Kepentingan Siapa?

Diperbarui: 22 November 2023   09:11

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Suasana Rapat Paripurna Anggota DPR RI di Gedung Senayan Jakarta. Sumber Foto Kompas/Rony Ariyanto Nugroho.

Akhirnya, jadwal coblosan Pilkada serentak 2024 dimajukan. Dari yang semula akan dilaksanakan pada bulan November, geser ke September 2024. Salah satu alasannya, untuk menghindari kekosongan kepala daerah.

Percepatan pilkada serentak terjadi, setelah Ketua DPR RI Puan Maharani ketuk palu pada Sidang Paripurna hari Selasa 21/11/ 2023. Menarik di perbincangkan, karena soal pilkada dipercepat sempat menjadi isu tak sedap buat Presiden Jokowi.

Sebelum masuk kesana, Sidang Paripurna DPR RI tersebut sebenarnya tak secara khusus membahas tentang pergeseran waktu Pilkada serentak. Agenda utamanya adalah Revisi UU Pilkada.

Nah, salah satu point yang termaktub di UU itu adalah tentang jadwal coblosan. Jika revisi UU Pilkada ibarat renovasi rumah, ya tentu kamar-kamar yang ada didalamnya ikut kena imbas. Minimal harus dibersihkan ulang. Apalagi sampai kena bongkar.

Awal mula muncul isu percepatan pilkada serentak, saya dan mungkin beberapa pihak lain sempat curiga. Motivasinya adalah politik pragmatis. Bukan demi kepentingan mengurangi masa keterbelahan masyarakat misalnya.

Kecurigaan saya tertuju pada penguasa Indonesia saat ini. Yaitu Presiden Jokowi. Mengapa saya curiga demikian rupa, karena terdapat momentum dan fenomena yang sungguh presisi terhadap karir politik keluarga presiden.

Ingat, masa akhir kekuasaan Jokowi sebagai presiden, sesuai jadwal yang sudah di susun oleh KPU, akan berakhir persis saat pasangan kandidat presiden dan wakil presiden terpilih pada pilpres 2024 dilantik tanggal 20 Oktober 2024.

Jika mengacu jadwal semula, itu berarti coblosan pilkada serentak terlaksana satu bulan pasca Jokowi lengser. Di momentum ini, pastinya Jokowi bukan lagi seorang pejabat negara.

Artinya, pasca tanggal tersebut Jokowi sudah tak pegang kakuasaan tertinggi yang punya kekuatan mengendalikan Indonesia secara nasional. Jokowi akan kembali menjadi masyarakat biasa. Sehingga sulit kasih pengaruh terhadap kondisi politik.

Pada situasi lain, terdapat anak dan mantu Jokowi yang di gadang-gadang akan ikut pilkada serentak 2024. Kaesang Pangarep Si Bungsu ada yang memploting maju di Depok. Sementara Mantunya Bobby Nasution bakal tarung di pilgub Sumatra Utara.

Baik Kaesang maupun Bobby, pasti butuh menang. Jika sampai kalah, nama besar Jokowi jadi taruhan. Kan tak enak jadinya. Macam AHY di pilkada DKI. Hingga sekarang, masih saja di ungkit-ungkit tiap kali anak mantan presiden SBY ini hendak ikut kontestasi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline