Pendaftaran capres cawapres direncanakan pada 19 Oktober s/d 25 November 2023. Partai yang hendak mengusung kandidat ikut rebutan vox pop, baik lewat koalisi atau berangkat sendiri, hendaknya sudah harus menyelesaikan masalah internal sebelum tanggal itu. Kalau tidak, bisa ketinggalan “kereta”. Menilik persoalan yang muncul, manakah diantaranya yang punya problem serius..?
Gerindra dan PKB punya rencana matang berangkat bersama. Pertemanan keduanya terkenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Ibarat orkestra, makin kesini kedua partai terlihat sudah menemukan ritme. Perjalanan keduanya tambah padu. Kabar terkini, KIR sudah sampai pada tahap akan mendirikan Sekretariat Bersama atau Sekber.
Disarikan dari Kompas.com 19/01/2023, kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekber yang juga merupakan posko bersama tim sukses khusus pilpres Gerindra PKB, rencananya akan disahkan pada Senin, tanggal 23 Januari 2023. Habis peresmian posko, masih kata Muhaimin, akan dilanjutkan safari politik menemui partai-partai lain untuk diajak bergabung ke KIR.
Namun sebelum safari, Muhaimin dan Ketua Umum Prabowo Subianto tentu harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Yaitu memutuskan komposisi capres cawapres. Hasil itulah nanti yang akan dibawa kehadapan partai-partai. Agar mau gabung ke KIR. Entah apa yang akan ditawarkan sebagai penarik. Tapi tak kan lepas dari pembagian kekuasaaan.
Jika paket dari KIR diterima, jelas bisa menambah kekuatan dan potensial menambah suara. Parpol yang kemungkinan besar mau masuk, adalah yang merasa kecewa karena kepentingannya tak terakomodir. Pastinya, salah satu, salah dua atau salah tiga dari beberapa parpol yang selama ini sudah tergabung di koalisi selain KIR.
Lanjut ke Nasdem, Demokrat dan PKS. Gabungan ketiga partai ini akan diberi nama Koalisi Perubahan/KP. Awalnya, Nasdem sudah memulai ambil “keuntungan” lebih dulu. Dengan cara mendapuk Anies Baswedan sebagai capres. Meski Demokrat dan PKS nampak tak keberatan, namun bukan berarti perjalanan berikutnya jadi mulus tanpa hambatan.
Ya namanya juga dunia politik. Harus ada pembagian “kue”. Agar jika menang, bisa sama-sama menikmati manisnya berkuasa di pemerintahan. Jadi wajar kalau kemudian Demokrat dan PKS minta jatah cawapres. Dan disinilah masalah krusial di Koalisi Perubahan. Nasdem tak kunjung merespon permintaan itu. Apakah sikap tersebut memang disengaja karena juga ingin ambil jatah cawapres..?
Pada 20 Januari 2023 kemarin, di salah satu media Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam hal pendamping Anies Baswedan Demokrat kukuh menyodorkan Mas AHY dan PKS tetap pada Kang Aher. Tapi Nasdem juga menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa atau yang lain. Lha ini gimana. Sudah dapat capres, Nasdem masih juga ikut-ikutan usul cawapres..Heheheeee
Kalau benar Nasdem juga masih ingin cawapres, ya kebangetan. Saya kira merupakan sikap sangat berlebihan. Mestinya Nasdem bersikap teposeliro. Mempersilahkan Demokrat dan PKS ambil jatah cawapres. Tapi semoga saja tidak demikian. Agar kandidat yang bertarung di pilpres lebih dari dua. Sehingga rakyat makin banyak pilihan.
Sekarang di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Pertemanan yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN ini sebaiknya masuk rekor MURI. Mengapa, karena kandidat yang di nominasikan tergolong sangat banyak. Hampir semua figur yang muncul ke permukaan, baik punya hasil survei menggunung maupun yang cuma secuil, masuk radar KIB.