Makin kesini, wacana reshuffle kabinet tambah menguat. Diketahui, pertama kali di hembuskan oleh salah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Anggota Komisi IV DPR RI ini secara terang-terangan tembak dua Menteri asal Nasdem. Yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya. Keduanya adalah mitra kerja Djarot. Selain Syahrul dan Siti, menteri dari Nasdem lainnya adalah Johnny G. Plate.
Menanggapi wacana Djarot, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersikap regulative. Berhubung soal pergantian Menteri merupakan hak prerogratif Presiden, Hasto menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Jokowi. Dikutip dari Liputan6.com, 03/01/2023, kata Hasto reshuffle tak mungkin terjadi tanpa persetujuan kepala negara. Dan Presiden pasti memiliki kalkulasi matang.
Presiden mencopot menteri sah-sah saja. Mengapa, karena meski merupakan bos para pejabat structural yang notabenenya ASN, pengangkatan menteri tak lepas dari proses politik. Makanya, jabatan menteri tak “kekal abadi” macam PNS yang baru berhenti ketika masuk masa pensiun. Jabatan menteri tergantung kondisi. Hendak dipakai lima tahun, atau setahun saja, ya terserah Presiden.
Walau demikian, tak mudah mencopot seorang Menteri. Sebab jejaring yang melingkupinya agak rumit. Bukan hanya terhubung dengan lingkup kementerian di bawah lembaga kepresidenan. Tapi juga terkoneksi hingga ke gedung parlemen. Anda tahu, diantara para Menteri merupakan “titipan” beberapa parpol. Mencopot secara sembarangan, bisa ada pengaruh terhadap dukungan anggota Fraksi DPR RI.
Kalau benar para Menteri dari Nasdem hendak di copot, setidaknya ada tiga alasan yang mungkin dipakai oleh Jokowi. Pertama karena faktor potensial bergabung ke partai oposisi. Yaitu Demokrat dan PKS. Ini sebagaimana pendapat Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Katanya, presiden sebaiknya melihat rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Demokrat dan PKS sebagai dasar merombak para menteri Nasdem (Kompas.com, 05/01/2023).
Terlebih, belakangan ada perubahan sikap Nasdem di parlemen. Kata Hasto Kristiyanto, disarikan dari Liputan6.com 03 Januari 2023, dirinya terima banyak laporan, utamanya dari Fraksi PDIP DPR RI. Tentang beberapa perubahan sikap Nasdem pasca pengumuman Anies Baswedan sebagai capres. Yang secara etika politik tentu tak dapat dibenarkan.
Kalau sudah begitu, pastinya dapat mengganggu terhadap perjalanan kebijakan Presiden. Yang fundamental ketika butuh persetujuan Fraksi di parlemen. Maunya Jokowi ke “Barat”. Tapi Nasdem menentang justru ke “Timur”. Padahal, anggota koalisi lain macam PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan PAN, justru “meng-amini” kemauan Jokowi. Jadinya bertolak belakang kan.
Dampak lain, dukungan anggota DPR RI jadi berkurang. Berdasar peta koalisi sebelumnya, jumlah anggota yang mendukung Jokowi total sebanyak 471 orang. Yang berasal dari PDIP 128, Golkar 85, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, PAN 44 dan PPP 19 kursi. Dengan beralihnya posisi Nasdem jadi oposisi, otomatis akan berkurang menjadi 412.
Kedua, karena alasan kinerja. Untuk yang ini, Jokowi bisa menggunakan hasil survei sebagai parameter. Akhir tahun lalu, Poltracking Indonesia pernah rilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja tiga orang menteri dari Partai Nasdem. Hasilnya, Siti Nurbaya mendapat 50,6 persen, Johnny G Plate 50,5 persen, dan Syahrul Yasin Limpo 50 persen.
Tapi, menggunakan ukuran kinerja berdasar hasil survei dalam mencopot para Menteri dari Nasdem, mengandung konsekwensi menyeluruh. Apa itu..? Semua Menteri, baik yang berasal dari parpol maupun kelompok professional, juga harus di evaluasi. Sebab kalau tidak, Jokowi bisa di anggap tak adil. Meng-anak emaskan satu golongan, hanya demi menyingkirkan kelompok lain.