Golkar, PPP dan PAN membuat gebrakan politik baru. Tancap gas, mendahului parpol lain. Mengikat kerjasama dalam bentuk koalisi. Namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Disingkat KIB.
"Tentunya kita akan bekerja sama, mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip dari Kompas.com 14/05/2022.
Selain itu, ketiga parpol sepakat untuk menjauhi politik identitas, mengawal pemerintah saat ini hingga berakhir pada 2024 dan melanjutkan program-program strategis Presiden Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan bahwa pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan PPP tidak memiliki inisiator awal.
Sebelumnya, antara Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa, sudah melakukan komunikasi yang intens secara regular. Yang kemudian pembahasan mengerucut pada kesepakatan membentuk koalisi bernama Indonesia Bersatu tersebut.
Parpol lain, lanjut Sekjen PAN, dipersilahkan jika ingin ikut KIB. Namun, adanya beberapa ketentuan dan pernyataan Sekjen PAN di atas, nampaknya merupakan sebuah kuncian: Bahwa jika ingin bergabung, setidaknya harus legowo menerima paling tidak dua konsekuensi.
Pertama, tidak boleh memainkan politik identitas. Sebagaimana pernah terjadi pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.
Bagi parpol yang pernah, atau punya ancang-ancang hendak mendongkrak suaranya saat pemilu 2024 nanti dengan cara mengusung politik identitas, tentu harus berpikir dua kali. Jangan coba-coba mendekat. Jika tidak ingin malu ditolak mentah-mentah.
Kedua, harus rela "duduk" di gerbong kedua. Artinya, tidak boleh menuntut macam-macam. Karena untuk gerbong pertama, "kursinya" sudah penuh dikapling oleh Golkar, PPP dan PAN.
Secara tersirat, hal ini nampak dari penyampaian Sekjen PAN. Bahwa ketiga Ketum partai sebelumnya sudah intens mengadakan komunikasi secara regular. Artinya, tidak ada Ketum Partai keempat yang ikut terlibat dalam proses lahirnya KIB.