Korupsi: Masuk dan Memaksa dalam Ruang Politik
Korupsi adalah cacing moral yang telah menggerogoti politik dan sejarah manusia. Korupsi bukan suatu hal yang tidak didasari oleh sifat tamak manusia. Ada kerakusan. Mari kita lihat: adakah orang miskin yang korupsi? Tidak! Koruptor adalah orang yang mempunyai kesempatan dan mempunyai posisi atau kedudukan yang memungkinkannya korupsi.
Alatas menuliskan sebuah pola menarik; kehancuran Ottoman terjadi karena korupsi dari petinggi sampai bawahan, sultan sampai tukang sapunya. Jika dilihat dewasa ini, korupsi yang terjadi tahun 50-an sampai sekarang, Semaraknya korupsi sekian milyar di sini. Republik ini bisa stagnan atau mundur, bahkan hilang karena korupsi.
Pernyataan ini khususnya relevan dalam konteks Republik ini. Dari sudut pandang sejarah, kita dapat melihat bagaimana korupsi merayap ke dalam politik dan mengendalikan struktur pemerintahan.
Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis bagaimana korupsi memasuki panggung politik, prosesnya, serta implikasi pendidikan dalam pencegahan korupsi.
Sejarah mengungkapkan bagaimana korupsi merajalela dan menjalari fondasi politik Republik ini. Republik ini didirikan oleh para pemimpin yang terdidik, visioner, dan berani. Kita hidup dalam tanah Republik yang didirikan tesebut.
Meskipun didirikan oleh pemimpin-pemimpin terpelajar, visioner, dan berani, korupsi menyusup ke dalam jaringan politik. Kehadiran faktor ekonomi, psikologi, dan politik saling bersinggungan dalam membentuk landasan bagi korupsi.
Menariknya, orang miskin jarang terlibat dalam korupsi. Koruptor adalah mereka yang memiliki posisi dan kesempatan untuk melanggar, memanipulasi, dan merampas. Sejarah mencatat bahwa bahkan kerajaan Ottoman runtuh karena korupsi, dari pejabat hingga yang paling rendah.
Perang Melawan Korupsi di Masa Lalu: Langkah-Langkah Progresif dan Tantangan
Republik ini tidak lepas dari dampak merusaknya korupsi, terutama pada era 1950-an. Praktik korupsi telah menginfeksi berbagai institusi pemerintahan, mengancam stabilitas negara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tindakan korupsi menjadi sorotan serius dari berbagai elemen masyarakat.