Jangan bayangkan wajah para Capres, Cawapres, dan Caleg layaknya lambang koin atau token kripto karena penyelenggaraannya pakai teknologi blockchain.
Hahahaha... Tidak selucu itu. Mentang-mentang sudah mengerti kripto, membayangkannya seperti sedang trading di Indodax, Tokocrypto atau Binance.
Kita memang mungkin akan meng-klik pilihan wajah mereka di aplikasi berbasis teknologi blockchain untuk pemungutan suara pemilu. Seperti kita meng-klik pilihan koin atau token saat trading. Lalu pilihan kita tercatat secara sempurna. Tak bisa diduplikasi dan manipulasi karena keamanan dan tranparansi yang dijanjikan blockchain.
"Blockchain bukan hanya kripto. Kripto bukan hanya trading. Trading bukan hanya Bitcoin," kata Ali Akbar, seorang pakar Digital-Blockchain dan Cryptocurrency dari komunitas blockchain Rantai Kotak di portalnya, rantaikotak.com.
Blockchain bukan hanya kripto! Itu kalimat kuncinya. Bahwa Cryptocurrency atau mata uang kripto lahir karena adanya teknologi blockchain itu benar. Tapi menganggap blockchain hanya bisa diterapkan di ranah uang kripto atau aset kripto itu salah besar.
Teknologi blockchain bisa juga digunakan untuk pemunggutan suara. Untuk Pemilu. Dan ada beberapa negara yang secara parsial sudah coba melakukannya. Contoh negara bagian Amerika, Virginia Barat, pada pemilu 2018 lalu. Kabarnya sukses. Bukan sesuatu yag aneh dan mengada-ngada.
Ditemukan dan dikembangkannya uang kripto oleh penggiat teknologi blockchain itu sesungguhnya hanya bagian kecil dari manfaat yang ada. Manfaat lain dari blockchain itu sangat luas. Bisa diterapkan hampir di semua urusan tata-kelola manusia yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyimpanan data digital yang ditranskrip menjadi kriptografi.
Ke depan, diprediksi banyak industri yang tak boleh abai dengan teknologi blockchain. Diantaranya layanan financial, industri manufaktur, energi, tambang, layanan kesehatan, administrasi pemerintahan, perdagangan dan retail, media dan hiburan.
Menarik! Apakah urusan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia bisa di blockchainisasi?
Bisa. Dengan catatan diciptakan dulu protokol teknologi blockchain-nya. Edukasi dulu penyelenggaranya, pemilihnya dan yang akan dipilih. Ribet dan mahal awalnya, tapi kalau sudah berjalan sangat efektif, transparan, jujur dan adil. Sesuai dengan jargon Pemilu, yakni Jurdil!