Keadilan Sosial Harus Jadi Dasar Demokrasi Pancasila

Perbedaan pendapat dalam politik merupakan hal yang wajar. Bahkan untuk menekan lawan politiknya tak jarang seseorang melakukan intrik yang dianggap tak etis atau bahkan melawan pandangan umum. Namun yang justru lebih penting dalam penguatan demokrasi Pancasila adalah meletakkan asas keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Seorang pemimpin yang berasal dari kalangan sipil tak jarang menerapkan sistim yang sangat militeristik. Namun penerapan sistem militeristik justru memperlihatkan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam memahami dan mengakomodasi perbedaan yang ada. Pemimpin seperti ini umumnya tak berumur panjang,” kata G. Aryadi SH MH dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di sebuah galeri furniture di kawasan Janti Yogyakarta belum lama ini.

[caption caption="Sukedi (kedua dari kiri) bersama Ketua DPC PD se-DIY saat RDP"][/caption]

Acara yang diadakan anggota MPR RI H Ambar Tjahyono SE MM itu mengambil tema Penguatan Demokrasi Pancasila dan diikuti para ketua dan pengurus Partai Demokrat se-Kabupaten Sleman Yogyakarta. Acara yang dibuka oleh Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Sukedi itu juga dihadiri sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat DIY.

Menyinggung perbedaan politik yang kerap membuat gaduh di kalangan pemimpin, Aryadi mengatakan sebagai hal yang lumrah dan tak perlu disikapi secara berlebihan. “Namun seperti ditegaskan Pak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, sebaiknya kompetisi dalam politik dilakukan dengan jujur, cerdas, santun, dan berbudaya,” kata Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman ini

Menyangkut penguatan demokrasi Pancasila, Aryadi sangat mendukung konsep Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meletakkan asas keadilan sebagai landasannya. Dalam konsep ini, penguatan demokrasi maupun kegiatan pembangunan justru harus lebih mengutamakan soal keadilan sosial. Namun diakuinya konsep ini kurang disukai sejumlah pihak.

“Ini merupakan konsep yang sangat mendasar dimana soal ketuhanan, peradaban, persatuan, maupun demokrasi harus bisa dikembalikan kepada dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

[caption caption="Suasana Saat RDP"]

[/caption]

Sementara Sukedi, Ketua DPD Partai Demokrat DIY mengharapkan agar jika ada masalah yang terjadi dalam internal sebuah partai dapat diselesaikan dalam lingkungan partai itu sendiri. Perjalanan demokrasi Pancasila di negara kita masih membutuhkan proses pembelajaran agar para politisi maupun pemimpin bangsa lebih arif dalam menjalankan politiknya.

Dalam pesannya, Ambar Tjahyono menyatakan bahwa penguatan demokrasi Pancasila membutuhkan proses dan kemauan yang kuat dari berbagai pihak. Penguatan ini pada gilirannya akan memperkokoh pula persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun bangsa yang lebih baik. “Tanpa keinginan yang kuat rasanya akan sulit membangun demokrasi Pancasila yang kuat dan kokoh,” ujarnya. (*)