Anggota DPR terus membuat ulah yang tidak wajar. dan sekarang DPR kembali manjadi sorotan publik, bukan karena segudang capaian prestasi, tetapi lagi-lagi karena ulahnya dalam memboroskan anggaran negara. Misalnya, kunjungan ke luar negeri sudah mencapai 58 kali dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar, setiap tahun DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp 511 miliar hanya untuk 3p yaitu, Pemboros anggaran, Pembolos di rapat dan Provokator publik, renovasi toilet gedung DPR sebesar Rp2 miliar, anggaran renovasi gedung DPR sebesar Rp500 miliar, anggaran renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp20,3 miliar, anggaran pembuatan kalender sebesar Rp1,3 miliar, dan anggaran vitamin untuk anggota DPR sebesar Rp1 miliar, dan masih banyak lagi. Setiap komisi di DPR berlomba membuat panitia kerja (panja), tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi (timsin) karena ada anggarannya. Pada 2010, pagu anggaran untuk panja Rp 3.822.500.000. Setiap komisi dijatah maksimal 2 panja untuk setiap masa sidang. Tahun 2011, indeks satu penetapan RUU dari usulan DPR diusulkan naik dari Rp 4.405.657.000 menjadi Rp 4.848.657.000 per RUU; indeks pembahasan usul DPR dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU; dan indeks pembahasan usul dari pemerintah dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU. Di saat rakyat masih terjerat kemiskinan, uang rakyat justru dihambur-hamburkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir per September 2011, lebih dari 29,8 juta orang Indonesia masih dalam kondisi miskin. Sementara sekira 27,8 juta orang Indonesia berada dalam kondisi hampir miskin. Maka, sudah sepantasnya anggota dewan memperjuangkan hak-hak rakyat. Sebab, mereka sejatinya adalah representator dan artikulator dari kepentingan rakyat.