Pemerintah Pekon Sirna Galih melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), Tahun 2025, dalam rangka Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2026, Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pekon Sirna Galih, Acara bertempat di balai pekon Sirna Galih Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Senin (20/01/2025)
Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.
Foto Bersama Peserta Musrenbang
Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan, Prioritas dan alokasi anggaran.
Kepala Pekon Sirna Galih Tri Bayu Atmojo, berharap agar usulan pembangunan atau perbaikan, infrastruktur non fisik, maupun fisik di Pekon Sirna Galih dapat terliasiasi dengan baik, dan menjadi prioritas, Begitupun dengan perbaikan jalan jalan yang sudah rusak agar dapat belum beraspal agar cepat diperbaiki
"Adapun Pasar yang menjadi milik dari pemerintah kabupaten tanggamus yang bertempat di balai desa kami akan bersurat ke bupati untuk bagaimana mekanisme dalam pengelolaan pasar tersebut" Harap Tri Bayu Atmojo
Hal yang sama diungkap kan oleh Camat Ulubelu Masyurin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan di tahun mendatang.
Khidmad menyanyikan lagu indonesia Raya
"Pemerintah kecamatan mendukung penuh setiap inisiatif yang dihasilkan melalui Musrenbang ini, selama sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Musrenbang ini diharapkan dapat memberikan arah pembangunan yang tepat sasaran, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon Sirna Galih di masa depan.
Yusuf Setiawan yang merupakan PLD Sirna Galih mengungkapkan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pekon dan masyarakat, Usulan dalam musrenbang ini yang sekiranya usulan tidak dapat diakomodir oleh pemerintah desa melalui DD akan dibantu oleh pemerintah daerah