Konsisten dalam sikap dan keputusan memang sulit. Apalagi konsekuensi yang dihadapi sangat besar. Didepak koalisi, dipecat 3 menteri, dicaci-maki sebagian rakyat sebagai munafik dan sebagainya. Politik sehat juga masih menjadi mimpi di negeri Indonesia ini. Masyarakat sudah terlanjur menilai politik itu kotor, penuh kebusukan dan licik. Setiap langkah baik atau buruk akan selalu ada pro dan kontra, suka atau tidak. Kalau tidak mau dicaci-maki dan tidak kuat dalam berpolitik maka lebih baik cukup jadi penonton saja.
PKS memberi contoh politik yang apik. Menteri-menteri PKS tidak berada di bawah pengaruh dan kekuasaan partai. Seperti yang pernah diberitakan media mainstream, LHI diduga menggunakan wewenangnya sebagai Presiden PKS untuk menaikkan kuota impor daging sapi melalui Mentan dari PKS. Tetapi justru tidak terbukti adanya wewenang tersebut. PKS tetap bersiteguh menolak kenaikan BBM bahkan sejak wacana itu dimunculkan. PKS masih konsisten mendorong pemerintah agar batal menaikkan harga BBM. Mulai dari spanduk-spanduk di setiap jalan raya, aksi simpatik BBM murah bersubsidi, demo di Bundaran HI dan lain-lain. Pun tidak ketinggalan Fraksi PKS di DPR masih menolak kenaikan BBM.
Menteri-menteri dari PKS justru bersebrangan dengan PKS dalam sikap kenaikan BBM. Lucunya PKS menilai wajar karena menteri-menteri itu sudah menjadi pembantu Presiden SBY bukan pembantu partai. Mereka sudah tidak lagi menjabat apa-apa di struktur kepartaian. Sekali lagi ini menjadi contoh politik sehat dimana jabatan publik tidak boleh dimanfaatkan partai. Partai-partai lain justru mengangkat menteri, gubernur dan sebagainya sebagai struktrur berpengaruh di partai masing-masing. Menteri-menteri PKS membantu dan mendukung pemerintah bukan PKS.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, SBY yang mengangkat ketiga menteri dari PKS, maka SBY pula yang berhak memberhentikan mereka. SBY berhak menggunakan hak prerogatifnya. Justru jika PKS menarik menteri-menterinya, ini menunjukkan PKS telah melakukan kudeta kecil hanya karena menolak kebijakan pemerintah. PKS menunjukkan politik demokrasi sehat dimana berpendapat dan menyuarakan aspirasi rakyat menjadi prinsip tetapi tidak menggunakan cara-cara yang inkonstitusional.
Politik yang sehat menjadi idaman dan harapan bagi Indonesia. Partai yang konsisten mementingkan kepentingan rakyat juga harus ditumbuh suburkan. Bukan hanya PKS, PDI P, Hanura dan partai-partai lain diharapkan konsisten membela kepentingan rakyat. Semoga saja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H