OLEH, YUSTI PRATIWI.
Aksi demo mahasiswa dari berbagai kampus mengepung Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 24 September 2019 lalu, seperti yang telah kita ketahui dalam berbagai info dari media massa aksi tersebut dihiasi bentrok dengan aparat sehingga menimbulkan korban kemudian juga disusul dengan dukungan aksi mahasiswa lainnya dari berbagai daerah yang turut serta menggelar aksi demonstrasi digedung DPRD setempat.
Para Mahasiswa datang juga mewakili aspirasi masyarakat Indonesia yang setuju untuk menolak keras RUU KUHP dan meminta KPK untuk merevisi UU yang sangat kontroversial.
Banyak pasal - pasal yang terkesan ngawur tentu saja dapat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Permasalahan yang terjadi pemicunya berawal dari korupsi sampai dengan demokrasi yang semakin terancam karena disahkannya revisi Undang -- Undang KPK terkesan tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi.
Banyak pasal yang dianggap menghambat ruang gerak , tidak tepat sasaran hingga terlalu banyak objek yang bisa di kriminalisasi pada akhirnya.
Tujuan aksi demo juga termasuk untuk mengkritisi KPK, soal kasus Papua dan juga kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di beberapa wilayah Indonesia.
Ada beberapa narasumber dari berbagai elemen masyarakat yang berkenan menyatakan opininya tentang aksi demo mahasiswa. Mayoritas dari mereka setuju dengan adanya aksi demonstrasi tersebut.
Menurut mereka, RKUHP dan UU tersebut tidak di pertimbangkan kembali secara matang, terkesan kilat dan asal jadi (demi deadline dan kewajiban sebagai Lembaga legislativ). Maka tidaklah salah jika bnyak asumsi publik yang kecewa dengan keputusan tersebut.
Para mahasiswa sempat meminta untuk bertemu dengan pihak DPR ingin menyatakan penolakan atas RUU tersebut dengan prosedur yang baik sebelum melancarkan aksi demo, namun pihak DPR itu sendiri tidak memberikan tanggapan cenderung mengabaikan sehingga aksi demo mahasiswa pun terjadi.
Sebenarnya pihak DPR dan pemerintah harusnya bisa meredam dengan memberikan penjelasan dan menyediakan ruang diskusi publik agar tidak menyulut kebingungan masyarakat menambah bias tentang kejelasan pasal dan ayat -- ayat RUU nya, jadi turunnya para mahasiswa ke jalan juga tidak bisa disalahkan. Para mahasiswa pun bangga bisa ikut aksi tersebut karena bisa ikut mewakili suara rakyat.