Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, sejatinya bisa kita manipulasi secara keratif dan arif untuk kesejahteraan hidup bernegara. Dengan demokrasi kita bisa melakukan ‘perlawanan’ terhadap fitrah negatif manusia, guna mencapai tujuan hidup yang ideal. Ketika manusia diciptakan senang 'mengalirkan darah', demokrasi menghambat fitrah itu dengan berbagai aturan termasuk di antaranya adalah HAM. Manusia yang secara fitrah diciptakan bersuku-suku, pun disatukan dalam satu bingkai negara pancasila.
Fitrah-fitrah tersebut pada hakikatnya adalah ujian bagi manusia yang berpikir. Agar dengan akalnya mereka mampu menciptakan keseimbangan hidup dan mencapai kesejahteraan yang sempurna. Meskipun, tidak semua manusia memiliki arah pikir yang sama dan varian mereka terlalu banyak untuk digandeng dalam satu payung yang teduh, tapi pasti ada jalan solusi. Itulah, tantangan berat manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Maka, demi memaksimalkan fungsi khalifah, kita tidak boleh berhenti menggagas perdamaian, karena kita sebagai manusia memiliki potensi untuk menciptakannya. Dan, perdamaian bukanlah hasil kerja satu arah, melainkan karya bersama yang lahir dari ketulusan hati. Tujuan finalnya adalah agar keberagaman benar-benar menjadi titik temu untuk saling kenal mengenali dan paham memahami.
Negara ini, dari sejak lahir sudah mengenal perbedaan, baik agama, ras, suku ataupun bahasa. Tapi, apakah 66 tahun belum cukup untuk menumbuhkan kesadaran pada bangsanya akan arti, ‘Berbeda-beda tetapi tetap satu jua’? Mungkin, butuh berabad-abad jika masing-masing dari kita justeru menyumbang ajaran yang sebaliknya, 'Karena berbeda maka kita tidak bisa bersatu'.
Dari windu ke windu hingga abad tercipta, sejatinya generasi manusia di negeri ini, lahir untuk mencapai peradaban tertinggi yang mencintai perdamaian dan kesatuan. Dan, pemerintah harus menyadari hal ini dengan tindakan kongkret untuk segera menyiapkan generasi cinta damai, melalui sarana yang sudah ada, seperti pendidikan, budaya, seni tradisional dan lain sebagainya.