Inilah Pesan Jokowi Kepada Staf Khusus Milenial

Menjadi staf khusus seorang Presiden tidak lah cukup hanya dengan keberhasilan dalam usaha, background pendidikan yang hebat, profesional dalam mengelola bisnis tetapi harus memiliki pengetahuan yang hebat juga di bidang pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik.

Nampaknya itulah yang bisa di cermati dari mundurnya dua orang stafsus Presiden Jokowi, yaitu Belva Devara dan Andi Taufan, yang dalam hitungan hari minta berhenti dari jabatan yang sangat popular, "menjadi teman ngobrol sang Presiden".

Terlepas dari alasan kedua orang muda nan milenial ini dari jabatan Staf Khusus Presiden, dan seperti biasa Jokowi memberikan penjelasan yang sangat singkat dan sederhana, yang di publikasikan pada laman setkab.go.id pada hari Jamuat 24 April 2020.

"Saya memahami kenapa mereka mundur, Saudara Belva Devara dan Saudara Andi Taufan. Mereka anak-anak muda yang brilian, yang cerdas, dan memiliki reputasi dan prestasi yang sangat baik," tutur Presiden menanggapi mundurnya dua Stafsus.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa ingin agar keduanya mengetahui tentang pemerintahan dan mengenai kebijakan publik. "Tapi ya kita tahu, dan mereka telah banyak membantu saya bersama-sama dengan staf khusus lainnya dalam membuat inovasi di berbagai sistem pelayanan publik sehingga lebih cepat dan lebih efektif," ungkap Presiden.

Pesan Presiden teakait mundurnya dua orang stafsus nya sangat jelas dan penting sekali bagi kaum milenial yang berkeingan menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung.

Pertama, pengetahuan tentang organisasi pemerintahan menjadi dasar untuk bisa mengelola tanggungjawab yang di ambil atau di mandatkan. Ini tidaklah mudah bagi generasi muda milenial, karena sesungguhnya pengetahuan organisasi pemerintahan tidak pernah diajarkan di bangku sekolah.

Stafsus Presiden diambil secara intan saja tanpa mengecek kemampuan mereka di bidang organisasi pemerintahan yang kesemuanya di atur dengan berbagai aturan perundang-undangan.

Kedua, pengetahuan tentang kebijakan publik menjadi syarat kunci untuk mampu menjalan perannya dengan petugas publik. Nampaknya, bagian inilah dua stafsus Presiden ini tersandung.

Kendati mereka tidak memiliki "niat jahat" untuk itu, tetapi ada koridor yang tidak boleh di lakukan karena bersentuhan dengan semua kepentingan publik. Kasus Andi Taufan dengan mengirimkan surat ke seluruh camat se Indonesia menjadi contoh yang sangat bagus tentang pengetahian kebijakan publik dan organisasi pemerintahan.

Ketiga, masa depan dua anak muda ini jauh lebih penting dari pada tetap berada di posisi stafsus. Jokowi tidak ingin masa depan mereka terganggu dan harus di dukung untuk memberikan peran dari sisi bisnis yang mereka kelola saat ini.