Sangat tidak menarik mengomentari peristiwa Setya Novanto kabur lagi dari Lapasnya di Sukamiskin, walaupun bisa segera ditemukan kembali dan dipindahkan ke Lapas Gunung Sindu di Bogor. Sebab sejak menjadi pesakitan karena megakorupsi proyek e-KTP, terus-menerus berulah dengan kemampuannya menikmati "semacam kemewahan" tersendiri dari pengelola Lapas.
Yang menarik adalah susahnya untuk tidak mengatakan bahwa manajemen lapas sangat buruk dan bahkan bobrok. Bayangkan, sejak puluhan tahun terus terulang hal yang sama. Bahkan tidak sampai setahun kejadiannya di Lapas Sukamiskin ketika terjadinya OTT di Lapas Sukamiskin di Bandung, ditemukan berbagai fasilitas mewah bagi penghuni lapas yang tergolong "kakap" itu.
Sembilan tahun yang lalu, kompas.com menurunkan berita tentang bobroknya manajemen lapas di Indonesia dengan judul berita "Terbukti, Manajemen Rutan dan LP Bobrok", terutama ketika mafia pajak Gayus Tambunan.
Melenggangnya tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan hanya memperpanjang bukti bobroknya manajemen rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum ini, masyarakat sempat tersentak dengan perlakuan istimewa yang diterima sejumlah terpidana korupsi di LP.
Wakil Ketua MPR RI (saat itu), Lukman Hakim Syaifuddin, meminta Polri dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas petugas rutan dan LP. "Kami sungguh berharap kasus Gayus adalah yang terakhir kali terjadi di Indonesia," kata Lukman ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (12/11/2010).
Lukman juga meminta agar kasus keluarnya Gayus dapat menjadi titik tolak untuk membongkar dan membersihkan praktik-praktik tak terpuji yang kerap terjadi di rutan dan LP. Bagi Lukman, kasus melenggangnya Gayus hanya memperteguh rumor yang berkembang soal praktik suap yang kerap terjadi di rutan dan LP. "Secara logika, terkait kasus ini, atasan-atasan juga memiliki kontribusi," katanya.
Setahun silam ketika kejadian di Lapas Sukamiskin, Oknews.com memberitakan dengan judul "OTT Sukamiskin Potret Bobroknya Manajemen Lapas", yang dipahami oleh publik sebagai luapan kekecewaan publik atas ketidakbecusan pengelolaan lapas yang nampaknya seakan bermain-main saja dengan hukum hanya karena kepentingan pribadi semata.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat merupakan potret buruknya manajemen pengelolaan lapas oleh Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham. Demikian ditakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).
Mereka yang terlibatpun diberikan sanksi yang sangat berat. Tidak saja Kepala Lapasnya langsung, tetapi sanksi berat juga di kenakan kepada Kanwil Kemenhumkan. Tetapi, nampaknya tidak membawa perubahan yang berarti. Bahkan cenderung malah lebih berani dan semakin liar saja para pengelola Lapas itu.