Dua bulan belakangan ini media massa diisi berita hiruk pikuknya para politisi menjelang pilkada DKI yang jadwalnya di bulan Pebuari 2017. Meskipun masih ada sisa waktu 10 bulan sebelum hajatan itu dilangsungkan tetapi gaungnya sangat cetar membahana. Maklum, gengsi menjadi DKI-1 tentunya berbeda warna dengan kepala daerah wilayah lain. Menjadi DKI-1 lebih berkesempatan mencapai kedudukan yang lebih tinggi, calon presiden misalnya. Alasan lain adalah kursi DKI-1 tentunya lebih basah, gawenya lebih banyak, jadi kesempatan menimbun harta lebih terjamin, namanya lebih mudah terkenal ke dunia luar. Memang saya agak negative thinking terhadap para politisi. Hal ini efek dari banyak membaca berita negatip para pejabat negeri ini.
Banyak jegalan dan dagelan yang dilakoni para politisi galau dan busuk untuk membendung A Hok kembali menjadi orang no.1 di DKI. Mulai dari rencana merevisi UU syarat menjadi cagub yang mengharuskan mendapat dukungan 11% hingga 15% dari jumlah penduduk DKI, padahal syarat sebelumnya hanya sekitar 6,5% dari daftar pemilih tetap. Issu agama, ras, mencari-cari kesalahan secara masif tetap dilakukan. Banyak tingkah laku aneh yang dipertunjukkan para politisi, sampai-sampai ada yang tidak segan melawak di pasar dengan mengenakan kaos micky mouse segala. Ada pulak yang mendadak sangat care dengan kebersihan kota Jakarta sehingga rela membersihkan beberapa meter persegi ruas jalan di Jakarta. Ada pulak yang pura-pura bersimpati dengan warga yang tempat tinggal digusur, sampai dibela-belain secara frontal menghadap petugas penggusuran dan aparat keamanan. Jurus ini mudah ditebak arahnya kemana, ya tidak lain dan tidak bukan untuk membenturkan rakyat dengan pihak pemda DKI, dalam hal ini A Hok. Mereka membangun image gubernur A Hok sosok yang kejam, tega main gusur. Jika tidak digusur apakah hidup mereka yang telah bertahun-tahun tinggal di pemukiman kumuh akan semakin membaik. Bukankah A Hok telah menyediakan rusun yang baik untuk mereka? Bahkan yang lebih mengerikan ada bakal calon gubernur ( walaupun belum ada yang mau ) yang bilang bahwa jika beliau menjadi gubernur akan melestarikan daerah kumuh alias tidak ada penggusuran. Kiat untuk memuluskan cita-cita mereka " Asal Bukan A Hok " akhirnya memunculkan masalah Rumah Sakit Sumber Waras yang justru tidak waras alias ngaco. Bayangkan ada institusi negara yang sangat terhormat gagal paham letak rumah sakit Sumber Waras. BPN bilang lokasi Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa, sedangkan BPK ngotot berpendapat letaknya di Jalan Tomang. Kalau saya lebih percaya BPN, wong pakar dan punya wewenang menetapkan lokasi sebuah bangunan. Bahkan yang terima suap orang DPRD DKI pun A Hok mau dibawa-bawa pulak dalam masalah reklamasi teluk Jakarta. Semua tahu pemberian izin reklamasi Teluk Jakarta ada payung hukumnya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur).
Semua lawakan, dagelan, banyolan yang coba-coba membodohkan masyarakat Jakarta tentunya tidak mempan karena masyarakat Jakarta sudah dapat menilai kinierja A Hok selama menjabat gubernur. Walaupun saya orang Medan, tetapi banyak famili, sahabat yang tinggal di sana, tentunya sering berkomunikasi dan saling tukar informasi tentang kondisi daerah masing-masing. Dari mereka saya tahu bahwa kota Jakarta sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik ketimbang dulu.
Semoga penduduk Jakarta berkesempatan memilih gubernur yang cerdas, jujur, rajin dan punya niat baik memajukan Kota Jakarta. Semoga!!
