JAYAPURA- Pusat Bantuan Mediasis Gereja Kristen Injili (PBM-GKI) menggelar Dialog Publik Gereja dalam, Partisipasi Politik , Kupas Tuntas Value fan Kejujuran dalam berpolitik. Pemilukada berkulitasPpapua berkualitas indonesia hebat, otonomi khusus (Otsus ) Papua sukses, Kegiatan itu dilakukan secara online pada Jumat (20/9/2024).
Direktur Pusat Bantuan Mediasi Gereja kristen Injili (PBM-GKI) Jeke Merril Ibo mengatakan Pihaknya melakukan kegiatan tersebut guna Melihat Keterlibatan pihak gereja dalam pilkada.
"Kami lakukan kegiatan ini dengan melibatkan semua pihak baik dari gereja katolik dan Kingmi, kami mau melihat keterlibatan gereja dalam pilkada, diskusi ini bukan saja pilkada besok tapi juga untuk depana," Ujarnya.
Lebih lanjutnya, menurut dia, Pimpinan gereja punya umat, umat adalah warga negara sebagai pemilih di pilkada jadi harus dengan pendapat gereja.
"Gereja itu dia punya umat, umat itu adalah marga negara yang berhak memilih, jadi gereja mau tidak mau harus terlibat Kalau gereja sudah terlibat dalam politik disini Kita perlu dengar Jawaban Pimpinan Gereja," Katanya.
Perdebatan soal Gereja dilarang berpolitik menjadi masalah atau diskusi dari lama, jadi perlu diberikan ruang untuk mendengarkan merka punya pendapat.
"Perdebatan seperti ini, gereja dilarang berpolitik itu sudah dari lama, Bukan baru jadi kita perlu dengan jabawan dari pimpinan gereja, karena pimpin gereja itu harus menjawab dan umat ikuti itu," bebernya.
Tapi, Ia Membeberkan Hal yang dilarang dilakukan oleh gereja dalam pilkada perta demontrasi.
"Semua pasangan Calon adalah Umat, jadi gereja harus Independen, Pendeta doakan pasangan bakal calon, tapi jika pasangan tersebut kalah bagaimana orang mau percaya? Hal hal begini ini yang dinyatakan gereja dilarang berpolitik. Ini yang harus kita bahas dan telah kami bahas," Ujarnya.
Ditempat yang sama, Prof. Dr. Melkias Hetharia, SH., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengajak agar masyarakat memilih pimpina dengan hari nurasi.