Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang mendukung fondasi demokrasi, terutama dalam konteks partai politik di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menekankan pentingnya kedua aspek ini dalam pengelolaan keuangan partai politik untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan integritas dan memperkuat kepercayaan publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).
Selain transparansi dan akuntabilitas, variabel lain yang penting dalam menilai kualitas partai politik adalah kepatuhan terhadap undang-undang, partisipasi anggota, dan keterlibatan masyarakat. Partai yang baik tidak hanya terbuka dan bertanggung jawab atas keuangannya tetapi juga aktif melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan dan berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat (Kanwil Sulut, 2022).
Laporan pertanggungjawaban partai politik merupakan instrumen penting yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui laporan ini, partai politik dapat menunjukkan kepada publik bagaimana dana digunakan dan memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan standar etika dan hukum yang tertinggi (Andini, 2020).
Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas, bersama dengan variabel lainnya, membentuk dasar yang kuat bagi partai politik untuk beroperasi secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam melakukan praktik pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bagaimana partai politik dapat memenuhi tuntutan dan menjadi contoh bagi organisasi lain dalam hal integritas finansial dan kepercayaan publik.