Tulisan ini hendak menyarankan kepada para Kepala Daerah untuk mulai peduli dan mengurusi sanitasi. Yah, sekedar saran. Karena ini tulisan dari orang yang biasa saja, saya yang tak punya kuasa memerintah Kepala Daerah itu. Jika punya kuasa, pasti akan saya perintah!
Karena apa? Karena kondisi sanitasi kita sudah darurat. Kepala Daerah perlu bangun segera dari tidur dan mimpi-mimpinya. Mereka selama ini bermimpi, bahwa warga sudah cukup hanya dilayani dengan pembangunan fisik semacam trotoar, destinasi wisata, atau dibiayai pendidikan dasar dan pengobatannya. Tidak, tidak cukup itu. Warga perlu kebutuhan dasarnya; sanitasi.
Apakah para Kepala Daerah itu akan terus membiarkan kondisi sanitasi Indonesia seperti sekarang ini. Sanitasi kita tetap menjadi terburuk kedua di dunia. Jumlah warga kita yang masih buang air besar sembarangan (BABS) tetap 25 juta orang atau bertambah? Akankah hal itu akan dibiarkan saja? Seharusnya tidak, jika para Kepala Daerah berpikir. Karena apa? Sebab kondisi yang terjadi saat ini adalah juga buah ketidakpedulian para Kepala Daerah!
Kita hidup di negeri yang kurang teladan. Ada yang sudah baik, tapi itu sedikit. Kepala Daerah ibaratnya adalah seorang Ayah, Kepala Keluarga. Idealnya, ia tak hanya mampu membangnkan rumah indah untuk istri dan anak-anaknya.
Ia tak cukup hanya membiayai pendidikan dan kehidupan keseharian anggota keluarganya. Tapi juga harus memimpin anggota keluarga untuk menjaga rumah selalu bersih dan sehat. Mengelola sampah rumah tangganya, menjaga saluran pembuangan rumah tidak mampet atau selalu rutin memanggil truk tinja untuk menyedot tinja rumah tangganya. Itulah Kepala Rumah Tangga yang bertangungjawab.
Kepala Daerah yang bertangungjawab tidak hanya gemar mempercantik trotoar kota. Tidak cukup hanya membangun kampung-kampung dengan mewarnai dinding dan jalan kampung beraneka rupa. Atau hanya rajin membuka festival jajanan atau festival wisata. Kepala Daerah, sekali lagi, harus peduli pada kondisi sanitasi warganya.
Tontonan yang kita saksikan selama ini, sedikit sekali Kepala Daerah yang peduli sanitasi. Sanitasi adalah urusan dasar wajib bagi kabupaten/kota. Klausul ini sudah baku tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Meski sudah ada regulasi tertinggi, toh tak membuat para Kepala Daerah peduli. Sanitasi tetap tidak diurus. Sanitasi bukan program prioritas dan tidak penting dilaksanakan. Jadi jelas, kan? Sudah diatur regulasi setingkat Undang-Undang pun tetap tidak peduli.
Sejatinya sanitasi itu berat, tak mudah mengelolanya. Ia tak saja soal membangun infrastruktur, namun juga menyiapkan suprastrukturnya. Sanitasi tidak cukup hanya membangun sarana, tapi juga mengajak dan mendidik warga yang akan menerima manfaatnya. Deretan kebutuhan lainnya masih ada, seperti regulasi/aturan untuk mengelolanya. Pendanaan atau anggaran untuk operasional dan perawatannya pun harus sedia. Rumit ya?
Sudah sedemikian rumit, hasil kerja membangun sanitasi baru bisa dilihat hasilnya dalam waktu yang lama. Tak bisa sekejap mata. Tak cukup dalam setahun dua tahun anggaran. Sejumlah tahapan sebelum dan sesudahnya memerlukan upaya dan ikhtiar serta agenda kegiatan yang tak sederhana. Sanitasi adalah soal proses. Ia tentang membangun manusia agar bisa memiliki dan merasa beradab kembali. Sanitasi itu membangun dalam arti sesungguhnya; peradaban manusia.
Sulit ya? Terlebih sanitasi adalah kerja kolaborasi. Berbagai pihak harus memiliki cara pandang yang sama dan harus terlibat di dalamnya. Pemerintah Daerah menjadi pemimpin, inisiator dan teladan gerakan pembangunannya. Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), baik OPD teknis maupun non teknis, harus sedia kerja bersama. Dinding sektoral dirobohkan, agar kesatupaduan semangat untuk memicu dan memacu serta memotivasi warga untuk sadar sanitasi terjaga.
Setidaknya ada dua langkah awal yang harus diselesaikan. Pertama kesamaan pandang atau persepsi yang sama di internal pemerintah daerah. Kedua, memberikan pemahaman dan mengubah pola pikir masyarakat terkait sanitasi. Kedua tahap ini harus dijalankan, baik sebelum ataupun paralel dengan proses pembangunan sarana. Boleh dibilang, kedua menjadi syarat wajib, agar sarana dan prasarana sanitasi tidak menjadi monumen mati seperti yang selama ini terjadi.