Bagi penduduk Malaysia yang tinggal di Terengganu telah berlaku Undang-undang melarang Muslim dan muslimah yang belum menikah hamil.
Amandemen Pasal 29A Tindak Pidana Syariah (Takzir) Terengganu, menghukum kehamilan di luar nikah.
Hukuman denda tidak lebih dari RM3.000 atau Rp 10.500.000 atau maksimum 2 tahun penjara, atau kedua duanya.
Para dokter di Terengganu telah mendukung amandemen ini.
Presiden Ginekolog dan Wakil Presiden I-Medik Datuk Dr Mohamed Hatta Mohamed Tarmizi dan Dr Murizah Mohd Zain mengatakan.
Ia mengklaim bahwa hidup dalam 'budaya kumpul kebo dipengaruhi Barat' perlu diperbaiki, tetapi juga dibalik," kata mereka.
Amandemen tersebut dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menghukum laki-laki dan pasangan yang bersalah menyebabkan kehamilan diluar nikah.
" Hukum Syariah, sangat penting untuk membantu mengurangi kehamilan di luar nikah .
Hasrat seksual harus 'dikelola secara komprehensif'"
Namun banyak kritik terhadap amandemen tersebut.
Amandemen ini diduga melanggar banyak seperti hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi.
"Undang-undang ini juga menempatkan beban di pundak perempuan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan. ."Azrul Mohd Khalib seorang pemerhati mengatakan.
Tidak ada pemikiran atau pertimbangan yang diberikan untuk kesehatan, perlindungan, atau kesejahteraan wanita dan anaknya.
Undang-undang semacam itu juga berpotensi menempatkan petugas kesehatan dalam situasi yang sulit.