Indonesia merupakan negara yang sangat besar, terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan bermacam jenis destinasi wisata, investasi maupun industri, hal ini berdampak pada bertumbuhnya ekonomi masyarakat serta kehadiran orang asing didaerah, untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana fungsi keimigrasian menjalankan tugasnya hanya dengan 125 Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia , terlihat cukup timpang memang, terkadang 1 Kantor Imigrasi melayani 6-7 Kabupaten/Kota, hal ini pula yang membuat pelayanan serta pengawasan keimigrasian didaerah seringkali tidak optimal karena keberadaan Kantor Imigrasi yang cakupan wilayah kerjanya sangat luas dan ditambah lagi jarak tempuh yang cukup jauh serta keterbatasan sarana transportasi. Sehingga diperlukan upaya strategis agar dapat mendekatkan diri kepada masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, menggagas Unit Kerja Kantor Imigrasi atau yang biasa disebut UKK, keberadaan UKK didaerah merupakan sebuah terobosan dalam sejarah Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian dan berdiri berdasarkan perjanjian mengenai jangka waktu serta pemanfaatan sumber daya dari kedua belah pihak, dimana sarana dan prasarana kesisteman disediakan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi , seperti Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI) dan Aplikasi pelayanan izin tinggal, sedangkan sarana prasarana pendukung kesisteman dan sarana perkantoran lainnya seperti jaringan internet, gedung, peralatan serta fasilitas perkantoran disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, dibidang sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi diwakili dengan seorang Pejabat Imigrasi yang bertindak sebagai penyelia dan pegawai Pemerintah Kabupaten yang akan bertugas sebagai pelaksana dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di unit kerja.
Pembentukan UKK memperhatikan berbagai aspek kondisi kabupaten setempat, antara lain berkaitan dengan kondisi geografis, demografis, iklim investasi serta penyerapan tenaga kerja, jika dipandang perlu, permohonan tersebut akan ditindaklanjuti dan UKK akan menginduk pada Kantor Imigrasi yang dimana Kabupaten tersebut menjadi wilayah kerjanya.
Unit Kerja ini bekerja sebagai perpanjangan dari Kantor Imigrasi setempat, mereka dapat bekerja melakukan pelayanan keimigrasian seperti penerbitan paspor, izin tinggal untuk orang asing sekaligus pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah tersebut. Diharapkan dengan kehadiran UKK dapat mengoptimalkan kinerja Kantor Imigrasi yang selama ini terkendala wilayah kerja yang sangat luas. Bagi Kabupaten setempat juga secara tidak langsung kehadiran Unit Kerja Kantor Imigrasi menjadi keunggulan kabupaten tersebut dibidang pelayanan publik dibanding Kabupaten lain.
Saat ini UKK telah berdiri di beberapa Kabupaten, antara lain, Gunung Sitoli, Pringsewu, Bojonegoro, Magelang serta Musi Rawas dan tidak menutup kemungkinan Kabupaten lain pun akan menyusul seperti Muara Bungo, Morowali dan Pesisir Barat. Keberadaan UKK seakan menjawab permasalahan jarak serta waktu untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian, sebagai contoh, dahulu masyarakat Pulau Nias harus menuju Sibolga untuk mendapatkan pelayanan, sekarang dengan kehadiran UKK Gunung Sitoli, mereka tidak perlu menyebrang ke Sibolga, jelas masyarakat sangat terbantu dari segi waktu maupun biaya perjalanan. Sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah ataupun instansi lain akan terus digalakkan, demi mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan sekaligus meningkatkan pengawasan keimigrasian, mengingat era Masyarakat Ekonomi Asean menuntut Indonesia lebih terbuka terhadap negara lain disegala sektor.
Imigrasi e-Gov, PASTI SMILE !
Yudhistira Jatmiko
CPNS Analis Kemigrasian Pertama
Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung