Pandemi menghadirkan berbagai kesulitan. Kita mungkin akan sulit mengubahnya, tetapi kita harus mampu menyikapinya secara bijaksana.
Di situasi yang tidak mudah kali ini, kemampuan mendengarkan, memahami dan menjelaskan dengan baik menjadi penting untuk menjaga harmoni komunikasi.
Pemerintah kembali ditarik ke gelanggang utama, menjadi aktor vital dalam mengatasi pandemi. Ketika ekonomi berdenyut perlahan, belanja pemerintah diharapkan memberi stimulus.
Begitu pula, berbagai kebijakan lain yang dirumuskan untuk mampu mengatasi persoalan pandemi, sekaligus mengatasi dampak yang diakibatkan oleh kehadiran wabah.
Jembatan komunikasi memainkan peran guna merekatkan kepercayaan publik akan langkah-langkah yang sedang diambil kekuasaan. Jika tak mampu dikelola, ketidakpuasan meluas.
Prinsip utama dalam mekanisme komunikasi adalah penyampaian pesan yang utuh, sehingga terbentuk pemaknaan yang sama untuk membangun kesepahaman bersama.
Legitimasi adalah ekspresi kepercayaan publik yang mentransaksikan kebebasan dengan perangkat aturan mengikat. Roda kekuasaan perlu legitimasi untuk menjalankan rodanya.
Evaluasi terbesar yang perlu dibenahi adalah format komunikasi kekuasaan, yang tidak hanya mengharuskan keseragaman makna, sekaligus mampu memahami kondisi psikologi publik.
Secara beruntun publik terkejut dengan respon kekuasaan dalam menjelaskan polemik perangkat instrumen Tes Wawasan Kebangsaan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selanjutnya tentang usulan belanja sistem pertahanan berbudget jumbo, fantastis 1.760 triliun. Alokasi anggaran yang bengkak di situasi tidak tepat, masih dalam himpitan pandemi.
Lalu kisah tentang rencana pajak bagi bahan pokok dan pendidikan, lagi-lagi memunculkan riak penolakan. Kebijakan yang seolah dirumuskan untuk menjadi alat uji respon publik.