Sebagai langkah dalam strategi keuangan, maka mekanisme pengenaan biaya tambahan untuk sebuah layanan ekstra diluar standar ditetapkan, tentu tidak dapat dipersalahkan, terutama karena pilihan layanan telah melampaui hak dasar.
Sama seperti itu pula, sistematika berpikir dari mekanisme urun biaya yang akan dilakukan BPJS Kesehatan, meski perlu ditunggu turunan bentuk formulasi teknisnya nanti, karena masih menjadi diskusi para pihak pembuat kebijakan dengan berbagai stakeholder lainnya.
Meski dapat dibenarkan dalam kerangka kalkulasi pembiayaan kesehatan, namun ketika tujuan perlakuan tersebut difungsikan dalam upaya mengendalikan defisit layanan BPJS Kesehatan, maka kita perlu secara cermat memastikan bila langkah yang diambil memberi dampak optimal.
Jangan sampai, alternatif model penyelesaian dari kondisi jebolnya kas BPJS Kesehatan tersebut justru menimbulkan masalah baru yang lebih luas di tingkat operasional, yakni kisruh pelayanan antara pasien dan pihak rumah sakit beserta tenaga medis. Hal ini harus diantisipasi agar solusi yang dihadirkan bagi permasalahan BPJS Kesehatan dapat bersifat permanen serta mampu memastikan keberlanjutan program kesehatan nasional itu sendiri.
Tentu saja, kompleksitas persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan terkait luas dan besaran layanan, akan membutuhkan perbaikan berkesinambungan, tetapi pemahaman terhadap substansi masalah mendasar dari apa yang dialami pada fenomena defisit program BPJS Kesehatan perlu ditempatkan sebagai fokus utama penyelesaian secara fundamental.
Lantas apa yang paling utama dari skema persoalan BPJS Kesehatan? Bagian mana dari identifikasi permasalahan yang menduduki peringkat tertinggi dalam prioritas persoalan? Tata urutan masalah harus dipetakan, dan mulai merumuskan format jawaban, yang memberi dampak pareto bagi kontribusi penyelesaian secara dominan, kita bermain di level penuntasan hal besar.
Pada uraian, atas masalah yang dialami BPJS Kesehatan maka setidaknya terdapat beberapa masalah yang bersifat mayor dan mengemuka, diantaranya, terkait (a) nilai premi tidak bersesuaian dengan kalkulasi aktuaria, (b) budaya terlambat membayar kewajiban dari pasien, (c) potensi inefisiensi pengelolaan program, (d) moral hazard -penyimpangan penggunaan diluar hak, dan (e) fraud -indikasi kecurangan untuk memperkaya pemberi layanan.
Bila kemudian ke semua indikator tersebut, dikorelasikan dengan timpangnya total premi berbanding nilai klaim, yang berakibat pada defisit menahun, maka perlu kacamata yang presisi melihat akar masalah. Secara manajemen, pendekatan pengambilan keputusan dengan berdasarkan atas kumpulan masalah, dimulai dengan penetapan masalah terbesar dan terberat. Lalu apa masalahnya di persoalan BPJS Kesehatan?.
Iuran Pangkal Soal
Benarkah premis dalam judul tersebut? Tidakkah terlalu menyederhanakan persoalan? Simplifikasi adalah bagian dari cara menyelesaikan masalah, meski tidak boleh jatuh pada over generalisasi secara berlebihan. Mengapa iuran menjadi masalah yang utama? Karena pada penentuan premi, terletak beberapa kompleksitas.
Pertama: nilai iuran yang berada dibawah perhitungan aktuaria sebagai pendekatan berbasis simulasi kesehatan publik, membuat situasi defisit sebagai situasi yang tidak dapat dihindari dan sudah terprediksi.