Usai sudah pelantikan kenegaraan atas Presiden terpilih, tentu larut dalam euforia yang berlebihan tidak memberikan manfaat, sudah saatnya kembali bekerja menghadapi realita karena tantangan kedepan membutuhkan kemampuan yang besar untuk dapat melampauinya.
Tantangan pertama pemerintahan Jokowi adalah perubahan APBN 2015, yang didalamnya terkait dengan Subsisi Energi, termasuk pula persoalan terkait dengan import BBM yang selama ini dinilai sebagai faktor yang memberikan beban bagi ruang fiskal atas budget anggaran pemerintah.
Dalam skema yang sudah muncul kepermukaan, nampaknya usulan untuk menaikkan harga BBM akan menjadi opsi pilihan untuk diimplementasikan, hal tersebut sangat berkaitan keberanian untuk mengambil langkah yang memberi dampak minimal atas kondisi ekonomi meski langkah tidak populer.
Bahkan tidak tanggung disebut kenaikan akan berkisar Rp3.000/liter BBM. Hal ini merupakan bagian dari penvermatan atas subsidi BBM dalam APBN 2015 sebesar 46 juta KL dengan nilai sebesar Rp276 triliun, dinilai sebagai cost yang dapat dievaluasi melalui instrumen kenaikan harga.
Dimana nantinya, efek dari penghematan yang dilakukan akan memberi dampak atas kelonggaran anggaran hingga sebesar Rp 120 triliun. Disisi yang bersamaan, kenaikan harga BBM akan menambah biaya transportasi yang berimbas pada harga logistik, dimana kenaikan harga BBM setara Rp 1.000/ liter maka akan menambah inflasi hingga naik 1,43%, dan kemiskinan bertumbuh 0,41%.
Sesuai anggaran tersedia., pemerintahan SBY telah mempersiapkan bantalan sosial senilai Rp10 triliun yang displit dalam periode tahun 2014 dan 2015. Dan nilai tersebut akan dapat ditujukan bagi 27 juta sasaran penerima bantuan dalam bentuk kompensasi langsung berupa Bantuan Langsung Tunai-BLT yang dibagikan ke target sasaran untuk mempertahankan kemampuan daya beli temporal.
Dalam berbagai konteks, bila kemudian kita berbicara tentang kemampuan kreatif pemerintah dalam mensiasati anggaran, maka keharusan melakukan penghematan jelas menjadi syarat utama efisiensi budget, yang akan mendasari komitmen kerja pemerintahan kali ini. Untuk itu, kemampuan dalam melakukan perampingan struktur yang berujung pada penghematan biaya perlu dilakukan.
Sebelum meninjau lebih jauh atas “persetujuan” kenaikan harga BBM, maka pemerintah jelas perlu membuktikan langkah konkret dalam melakukan penyelamatan anggaran dari hal yang tidak substansial dalam mendukung kebijakan pembangunan. Pun termasuk menyoal skema BLT sebagai bentuk antisipasi dari kenaikan BBM yang akan dilaksanakan.
Asumsi kemiskinan yang menggunakan premis bahwa pendapatan U$ 1.25 perhari, telah menempatkan sejumlah 65 juta orang berkategori miskin, dan bila kemudian batasan tersebut dinaikan dengan asumsi kemiskinan atas pendapatan menjadi U$2 perhari akan semakin membuat sesak penduduk miskin didalam negeri yakni sebanyak 100 juta orang, dan ini adalah jumlah besar dari skema BLT nantinya.
Selama ini pola subsidi langsung dengan pembagian jatah tunai kepada penduduk sasaran, tidak berkorelasi langsung dengan efek peredaman atas dampak kenaikan BBM. Pemerintah harus lebih sigap dalam membentuk kompensasi yang memberikan efek jangka panjang, serta mendukung bagi pembangunan struktur ekonomi, melalui kelonggaran ruang fiskal yang diperoleh.
Bila BLT dikonversi menjadi berbagai kerangka subsidi tidak langsung lain, seperti pada sektor: pendidikan, kesehatan, atau harga bahan pokok misalnya, maka pemerintah kali ini tengah berupaya membangun mental warga bangsa ini untuk memiliki kemauan keras dalam berusaha, karena berkaca dari antrian BLT pada periode sebelumnya, tentu perlu dipertanyakan sejauhmana efektifitas kerjanya.