Jelang pelantikan presiden terpilih, maka bertabur pula spanduk ucapan berterima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan terdahulu, tentu saja berucap terima kasih adalah sebuah adab sopan nan santun dalam menjalin hubungan yang baik antar generasi kepemimpinan secara positif, dan hal itu merupakan sebuah kewajaran.
Namun tentu masih banyak catatan tersisa, dan dalam situasi tersebut pencapaian dalam prestasi adalah hal yang baik yang patut dipertahankan bahkan diteruskan, disamping itu catatan yang masih bersifat kurang tentu harus mendapatkan koreksi dan perhatian mendalam agar tidak berulang dan dapat segera ditangani bagi kebaikan bersama.
Fokus Point Pemerintahan Baru
Menjadi pewaris tentu harus siap berhadapan dengan segala resiko, da konsekuensi itu datang dari berbagai peninggalan yang dihasilkan oleh apa yang terjadi dimasa lalu. Tentu pola pikir yang harus dikembangkan adalah; “dari pada mengutuk kegelapan, maka sebaiknya mulailah menyalakan lilin untuk menerangi” sehingga kesiapan dalam aspek strategi menjadi penting.
Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan ekonomi, kondisi ini memperlihatkan bagaimana tingginya kesenjangan pendapatan yang menjadi jurang menganga antara si kaya dan di miskin, nilainya menjadi 0.413 dan terus bertambah setiap tahun, tentu hal ini perlu disikapi agar tidak menjurus pada terjadinya pertentangan dalam bentuk konflik sosial yang diakibatkan oleh konsentrasi ekonomi pada sebagian kelompok.
Penduduk miskin memang telah berhasil ditekan, namun masih berada dalam kisaran 11% dengan jumlah masyakat yang dekat dengan kemiskinan masih bisa bertambah ketika kondisi kekalutan ekonomi tidak mampu dibendung dengan baik, harus dicanangkan program pemberdayaan masyarakat pada lapisan ini untuk menjadi mandiri dan mampu bertumbuh secara ekonomi.
Subsidi BBM yang terus bertambah, membebani alokasi anggaran pemerintah, bahkan menimbulkan posisi defisit. Hal ini terlihat dari porsi subsidi energi mencapai porsi 25% dari APBN 2015, dimana subsidi BBM pada tahun ini sejumlah 48 Juta KL senilai Rp246,5 triliun, bahkan alokasi ini jauh lebih besar dari pada anggaran infrastruktur Rp196 triliun.
Pertumbuhan ekonomi stagnan yang relatif diantara 5-7% harus didobrak dengan membangun kekuatan yang bertumpu pada kemampuan spesifik yang menjadi keunggulan bersaing Indonesia dimata dunia, dan guna memastikan hal tersebut terjadi, maka insentif serta perangkat kebijakan perlu dipersiapkan dalam memberikan dukungan secara nyata.
Penumpukan hutang dalam bentuk pinjaman (Rp 674 triliun)maupun surat berharga negara yang perposisi 2014 telah mencapai (1.858 triliun) tentu harus menjadi perhatian yang waspada, karena pertumbuhan yang disokong oleh arus hutang tentu akan menjadi ancaman langsung bila tidak terkelola dengan baik dalam aspek pengaturan perbendaharaan negara, lilitan hutang adalah potensi ancaman.
Tentu saja bila diurai lebih jauh akan terdapat masalah yang tidak kalah pentingnya, namun dalam sudut pandang problematika ekonomi, maka konsepsi strategi perekonomian nasional kedepan harus memiliki titik sasaran tidak hanya pro growth but also pro poor dengan aspek pemerataan yang meluas, jelas bahwa bangsa ini dibangun secara bersama dalam cita-cita membangun kesejahteraan sebagai sebuah bangsa dan negara dan bukan sekelompok tertentu.
Jelas tidak mudah, namun butuh kerja keras, mendorong sektor UKM untuk meluas, dengan berbagai bidang yang diharapkan menjadi keunggulan lokal, disertai dengan perbaikan pada berbagai kriteria terkait kualitas indeks pembangunan manusia sebagai pondasi dasarnya harus dikembangkan. Meski banyak pula prestasi yang ditoreh oleh pemerintah terdahulu, nampaknya kita memang harus berfokus pada permasalahan yang menjadi bahaya laten dimasa mendatang.