Dalam sebuah kampanye, janji adalah satu hal yang biasa menjadi magnet. Semakin menarik janji yang disampaikan, semakin banyak yang tertarik, apalagi kalau dinilai relevan dengan masalah terkait kebutuhan mendasar.
Maka, tidak mengejutkan kalau janji berupa program populis, seperti "program makan siang gratis" yang dicetuskan Prabowo-Gibran sukses besar di Pemilu 2024 lalu. Meski bukan satu-satunya faktor penentu, janji populis macam ini terbukti menjadi satu magnet penarik suara pemilih.
Secara moral dan etika, janji adalah hutang yang harus dibayar lunas. Masalahnya, di dunia politik, khususnya di Indonesia,
janji kebanyakan hanya gincu di masa kampanye.
Ia terlihat memukau saat kampanye, tapi setelah masa kampanye selesai, luntur dan hilang, karena setelah kampanye selesai, ganti polesan gincu baru. Jadi, ini bisa berubah sesuai kebutuhan.
Karena fleksibilitas ini, apapun janji politisi saat kampanye, itu tidak untuk dipegang erat. Mereka terbiasa jadi kutu loncat yang selicin belut, selalu punya cara untuk lolos.
Semakin bagus janjinya, semakin kita harus skeptis, sebagai bentuk antisipasi. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistem yang ada memang sudah menghasilkan lebih banyak wacana ketimbang realisasi.
Kalaupun bisa terwujud, jangan pernah berharap wujudnya akan persis seperti harapan ideal. Terlalu banyak kepentingan saling terkait di sini, mulai dari yang simpel sampai ruwet.
Semakin populis ide programnya, semakin rawan. Apalagi kalau itu membutuhkan anggaran dana sangat besar.
Jadi, bukan kejutan kalau program populis macam makan siang gratis belum akan punya angka anggaran per porsi yang konsisten. Dari 15 ribu rupiah menjadi setengahnya, dan mungkin akan "ditangguhkan" jika dinilai belum siap secara anggaran.
Dengan beragamnya standar harga pangan dan selera makan di berbagai daerah seluruh Indonesia, menyeragamkan porsi dan menu akan sulit dilakukan.