Menyusul Tragedi Kanjuruhan, pemerintah langsung melakukan sejumlah langkah perbaikan. Mulai dari koordinasi dengan FIFA dan AFC, sampai membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).
Pada Jumat (14/10) lalu, tim yang diketuai Menkopolhukam Prof. Mahfud MD ini telah menuntaskan tugasnya, dengan menerbitkan selusin poin rekomendasi, dalam dokumen setebal 124 halaman.
Secara umum, rekomendasi yang ada antara lain menekankan pada perlunya reformasi PSSI secara menyeluruh, koordinasi antarpihak yang baik, dan percepatan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Semua poin rekomendasi dari TGIPF memang sejalan dengan permasalahan yang ada di sepak bola nasional selama ini.
Tragedi Kanjuruhan hanya satu ledakan dari bom waktu yang selama ini sudah dinyalakan PSSI.
Makanya, bukan kejutan juga kalau pemerintah, FIFA dan AFC berkolaborasi, sementara PSSI dan pihak-pihak terkait di dalam negeri masih sibuk cuci tangan atau melempar bola panas.
Memang, PSSI belakangan membuat Task Force bersama FIFA dan AFC. Masalahnya, dengan posisi ketua umum dan pengurus PSSI saat ini, kredibilitas mereka layak dipertanyakan.
Dengan inkompetensi yang sudah sangat terlihat, dan situasi "luar biasa" karena Tragedi Kanjuruhan, KLB PSSI memang perlu disegerakan. Tapi, tetap ada catatan yang masih perlu diperhatikan.
Jika ingin reformasi total bisa terwujud, orang-orang yang ada dalam organisasi PSSI saat ini tidak boleh ikut dalam pencalonan ketua umum, Exco, atau posisi apapun di PSSI pada periode berikutnya.
Satu lagi, orang-orang yang mengisi kepengurusan PSSI nantinya harus kompeten, bebas dari potensi konflik kepentingan, dan tidak punya rekam jejak buruk di masa lalu. Dengan demikian, rencana pembaruan yang ada tidak mubazir.