Dalam beberapa hari terakhir, muncul kegaduhan seputar Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Saking hebohnya, muncul petisi online yang mendesak pembatalan aturan ini.
Satu poin yang membuat gaduh adalah, BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan pada saat seseorang berusia 56 tahun ke atas.
Saya mengkritisi kebijakan ini, karena hanya berdasarkan pada asumsi keadaan normal. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pembuat kebijakan ini, karena mengeluarkan kebijakan berasumsi "normal" dalam situasi "tidak normal" karena pandemi belum beres.
Apakah mereka tidak melihat betul bagaimana kondisi di lapangan?
Di luar alasan "resign", ada satu fenomena umum pada masa pandemi, yakni PHK massal. Untuk perkara ini, pemerintah memang sudah berupaya dengan menyediakan program pelatihan prakerja.
Masalahnya, apakah pemerintah juga memperhatikan nasib iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka?
Dengan adanya aturan baru soal JHT BPJS Ketenagakerjaan, saya merasa tak yakin masalah ini juga diperhatikan. Padahal, kalau dijumlahkan, jumlahnya pasti cukup banyak, karena ada banyak pekerja di seluruh Indonesia yang kena PHK massal akibat imbas pandemi.
Saya sendiri termasuk salah satunya. Saya ingat, saat kena PHK massal di kantor, iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah setahun lebih berjalan.
Jumlahnya cukup besar bagi saya, tapi saya memilih tidak menuntut itu bisa ditarik semua, karena birokrasi masih berbelit. Kalaupun disetujui perusahaan, masih ada "rintangan terakhir" berupa persetujuan dari pihak BPJS.
Satu hal lagi yang membuat saya ragu adalah sejak awal PSBB (waktu itu), pembayaran iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan sudah macet akibat krisis keuangan.