Pada tanggal 2 Maret sampai 13 April 2019 mendatang, PSSI berencana menggelar turnamen Piala Presiden, sebagai turnamen pramusim jelang dimulainya Liga 1 musim 2019. Memang, Piala Presiden rutin menjadi turnamen pemanasan buat klub-klub Liga 1, sebelum mengarungi satu musim kompetisi Liga yang panjang.
Tapi, melihat situasi saat ini, melangsungkan turnamen Piala Presiden adalah sebuah keputusan aneh (berikutnya) dari PSSI. Tak hanya itu, keputusan ini terkesan dipaksakan, karena sebelum ini mereka sudah memutuskan untuk menunda kick Liga 1 musim 2019, dan menghentikan sementara gelaran turnamen Piala Indonesia setelah babak 32 besar usai.
Untuk keputusan terkait kick off Liga 1, kita tentu maklum, PSSI melihat situasinya memang kurang kondusif. Karena, di tahun 2019 ini Indonesia sedang melangsungkan proses Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres), dengan didahului oleh masa kampanye, dan berpuncak pada hari pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang.
Di sini, izin menggelar pertandingan sepak bola tentu akan sulit diberikan oleh pihak kepolisian. Karena, mereka pasti akan lebih memprioritaskan pengamanan pemilu, yang pada dasarnya memang jauh lebih mendesak dibanding hanya mengamankan sebuah pertandingan sepak bola.
Inilah yang membuat keputusan PSSI untuk menggelar turnamen Piala Presiden edisi 2019, jelang berlangsungnya pemilu serentak 2019 terlihat sangat aneh. Apalagi, mereka rela menunda kick off Liga 1 musim 2019 hingga bulan Mei mendatang, karena adanya pemilu serentak.
Tapi anehnya, mereka malah menghentikan sementara turnamen Piala Indonesia di babak 32 besar, demi menggelar turnamen Piala Presiden. Padahal, bobot kompetisi Piala Indonesia setara dengan Liga 1. Karena, juara turnamen ini akan menjadi wakil Indonesia di Piala AFC tahun 2020. Dengan kata lain, klub juara Piala Indonesia punya level setara dengan juara Liga 1, karena akan tampil di kompetisi antarklub Asia.
Bukan hanya aneh, keputusan ini juga sangat nekat. Karena, pihak kepolisian belum tentu mau memberikan izin menggelar pertandingan di periode rawan seperti itu. Andai izin menggelar pertandingan tak didapat, otomatis turnamen Piala Presiden edisi 2019 akan batal digelar.
Jika ini yang terjadi, ini akan menjadi prestasi memalukan berikut PSSI, yang belakangan sedang menghadapi masalah kasus dugaan pengaturan skor. Kasus ini sendiri membuat sejumlah pengurus PSSI ditangkap Satgas Antimafia Bola bentukan Polri, mulai dari anggota Exco PSSI, sampai wasit yang diduga terlibat.
Akibat dampak kasus ini juga, Edy Rahmayadi mundur sebagai Ketum PSSI. Selain itu, Joko Driyono (Plt. Ketum PSSI) dan Ratu Tisha Destria (Sekjen PSSI) juga dimintai keterangan oleh Satgas Antimafia Bola, dengan kantor PSSI turut digeledah, dan sejumlah dokumen disita polisi sebagai tindak lanjut penyelidikan.
Menariknya, meski mengherankan, keputusan aneh PSSI ini membuktikan, seberapa kronis masalah di tubuh PSSI. Karena, mereka tak lagi bisa menemukan prioritas dengan tepat untuk satu hal yang sebetulnya bersifat mendasar.
Bahkan, logika mereka terlihat kacau seperti orang mabuk. Jika kebiasaan semacam ini terus dilakukan, sulit untuk kita bisa segera melihat, sepak bola nasional akan menjadi satu hal yang layak dibanggakan karena hal positif dalam waktu dekat. Menyedihkan.