Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negarawan merupakan ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.
Dari definisi tersebut, kita dapat melakukan pengamatan mengenai sosok negarawan yang ada di Indonesia dari berbagai tingkatan. Berasal dari survei yang dilakukan oleh Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corrupption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar.
Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi dalam aspek jumlah tersangka. Selama satu tahun, jumlah tersangka meningkat dari 1.101 menjadi 1.298 orang. Menurut Wana, banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang.
Selain itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan survei yang menyatakan bahwa Markup anggaran masih rawan terjadi di lembaga pemerintahan. Survei tersebut dilakukan pada 36 kementerian lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana sejumlah 35 persen responden pegawai Pemprov Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kota Palangkaraya percaya terdapat markup anggaran di instansinya. Selain ketiga daerah tersebut, kata Wawan, masih ada tujuh daerah lain dengan persepsi markup anggaran tertinggi. Ketujuh daerah tersebut adalah Pemprov Banten (30 persen), Pemprov Riau (26 persen), Pemkot Bengkulu (26 persen), Pemprov Kepulauan Riau (25 persen), Pemprov Sulteng (25 persen), Pemprov Papua (25 persen), dan Pemkab Klaten (25 persen).
Kesimpulan dari data-data yang telah disajikan membuat posisi Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kasus korupsi dan banyaknya jumlah kerugian negara akibat korupsi oleh para pejabat negara. Penyelewengan anggaran pun terjadi di berbagai provinsi dengan persentase yang tinggi. Kelayakan para pejabat di Indonesia pun menjadi suatu tanda tanya besar yang tak jelas bagi masyarakat untuk disebut sebagai sosok negarawan yang ideal karena krisis mentalitas yang merajalela.
Dibalik data-data diatas, ada beberapa pendapat dan data yang membuat Ahok menjadi sosok yang dikagumi dan patut diteladani dalam gaya kepemimpinannya. Menurut Politisi Partai NasDem, Setiabudi Nurdin menyebut nilai-nilai kepemimpinan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus terpatri dan menginspirasi kendati dirinya tengah menjalani masa hukuman. Ia mengungkapkan bahwa nilai yang ditunjukkan Ahok itu adalah paham-paham yang sedikit sekali dimiliki pemimpin di negeri ini.
Menurutnya, ketegasan Ahok menjadi inspirasi banyak orang. Bahkan, sebut Setiabudi, tak sedikit yang menjadikan Ahok sebagai panutan. Banyak contoh dari Ahok yang membekas di hati warga Jakarta, misalnya soal kebiasaannya yang selalu datang tepat waktu. Paling lambat, Ahok berada di Balai Kota pukul 07.00 WIB. Tak seperti pemimpin sebelumnya dan yang sekarang yang tidak melakukan hal itu ujarnya. Setiabudi berkata bahwa idealisme Ahok akan tetap hidup dengan memperjuangkan filsafat dan nilai-nilai kebaikannya.
Data liputan KOMPAS.com juga memaparkan kinerja Ahok yang mengagumkan selama melakukan pembahasan KUA-PPAS 2016. Ahok melaksanakan rapat 13 jam selama dua pekan. Pelaksanaan rapat itu tidak tanggung-tanggung, dilakukan mulai pukul 09.00 hingga 24.00. Ahok hanya memberi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 dan 18.00-19.00.
Padahal, ketika itu draf KUA-PPAS sudah diserahkan ke DPRD DKI dan tinggal dibahas. Hasilnya, Ahok memangkas Rp 6,4 triliun pada pos anggaran yang tak perlu selama dua minggu melakukan penyisiran. Anggaran tersebut dialihkan ke pos lain yang lebih bermanfaat. Anggaran yang dipangkas berasal dari anggaran festival-festival Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Fakta yang terpapar sebagai pengalaman yang membekas di hati para pendukung Ahok memang didukung dengan alasan dan data-data kerja nyata. Kesan tersendiri membuat sosok Ahok dikagumi sebagai salah satu negarawan yang disegani dan dicap "baik".