Lihat ke Halaman Asli

Usulan buat KPK: Pencegahan Korupsi dari Bawah

Diperbarui: 18 Juni 2015   02:12

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Korupsi di Indonesia sudah mengakar selama puluhan tahun dan menjadi semacam "penyakit sosial" bersama yang harus dibasmi dan dicarikan solusinya.

Mumpung kini pemerintahan baru yang berkuasa, saya terpikir untuk mengusulkan beberapa hal sbb :

- SERTIFIKASI ANTI KORUPSI UNTUK PEJABAT

Dahulu kita mengenal Program P4 (apa masih jalan program tersebut saat ini ? :) ), setelah sekian lama digodok dengan P4, terakhir diberikan Sertifikat P4. Alangkah baiknya apabila saat ini diseluruh Indonesia, seluruh PNS wajib mengikuti "Pedoman Penghayatan Pengamalan Anti Korupsi (P3AK)" dan lulusannya mendapatkan Sertifikasi Anti Korupsi.  Lalu apa dengan begitu masalah korupsi selesai ? Tidak juga, namun setidaknya mereka / PNS tahu bahwa mana yang tergo,long korupsi dan mana yang tidak. Selanjutnya PNS wajib menandatangani point #3 dibawah.

- SERTIFIKASI ANTI KORUPSI UNTUK SUPPLIER

Kalau PNS nya sudah disertifikasi P3AK, maka Supplier ke BUMD / BUMN / Provinsi di seluruh Indonesia juga wajib lulus "P3AK" versi Supplier supaya mereka tidak melakukan mark up, menyuap PNS / Pejabat dan melakukan pembukuan ganda. Jadi apabila setelah di Sertifikasi, kedapatan melakukan pelanggaran maka usahanya akan di blacklist selama 10 hingga 20 tahun, tidak bisa menjadi rekanan supplier barang dan jasa di seluruh Indonesia. Selain dipidana tentunya. Jadi jera kan ?

- KONTRAK ANTI KORUPSI

PNS / Pejabat yang telah mengikuti P3AK, wajib menandatangani Kontrak Anti Korupsi (KAK) yang menjadi bagian dari penilaian kenaikan gaji / jabatan dalam jenjang karir di Pemda / Pemerintah Pusat. Dalam kontrak Anti Korupsi tersebut disebutkan klausul pemecatan dengan tidak hormat dan hak2 PNS digugurkan apabila diketahui melakukan praktek2 korupsi. Selain dipidana juga tentunya. Jadi Jera khan ?

- PERBANYAK KANTOR CABANG KPK DI SETIAP PROVINSI

Efek psikologis terjadi di tiap daerah / pemda dengan kehadiran kantor cabang KPK di sana. Karena selain efisiensi penindakan dan pencegahan lebih efektif, juga laporan masyarakat dan komunikasi yang terbangun lebih efektif. Pejabat / PNS di daerah juga lebih berhati-hati alih-alih waspada terhadap kehadiran KPK di daerahnya.

- SIMULASI ANTI KORUPSI

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline