Menghadapi Pemilu Serentak 2024, semua pihak diharapkan ikut berpartisipasi untuk menyukseskan hajatan tersebut. Tak terkecuali, pihak Gereja Keuskupan Atambua melalui Komisi Kerasulan Awam merasa terpanggil untuk mempersiapkan atau setidaknya mengenalkan kepada masyarakat hal-hal yang harus dipersiapkan guna menyongsong pesta demokrasi ini.
Untuk itulah pada Sabtu, 17/6/2023 pihak Keuskupan Atambua menyelenggarakan seminar politik dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Pemerintah dari tiga Kabupaten dalam wilayah Keuskupan Atambua serta pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Belu.
Seminar politik berlangsung di Aula Santo Dominikus Emaus Pastoral Centre, 7 km dari Kota Atambua di Perbatasan RI-Timor Leste.
Apa yang dibahas dalam seminar politik ini?
Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Atambua, Ir. Tisera Antonius dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya seminar ini yakni secara internal mencaritahu kesiapan umat Katolik di paroki-paroki menghadapi hajatan politik nasional ini; dan secara eksternal KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu serentak 2024 menyampaikan tahapan-tahapan pemilu yang bakal dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk umat Katolik di Keuskupan Atambua.
Dua panel diskusi.
Diskusi politik ini menghadirkan pihak pemerintah dalam hal ini tiga Bupati yaitu Bupati Malaka, Bupati Belu, dan Bupati TTU; pihak Gereja Katolik, dalam hal ini Komisi Kerasulan Awam KWI dan Uskup Keuskupan Atambua, serta pihak penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Belu.
Ketiga bapak Bupati membagikan pengalaman mereka sebagai umat Katolik yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengemban tugas dan panggilan sebagai pemimpin eksekutif di daerahnya masing-masing.
Menurut Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH.MH, "Terlibat dalam dunia politik merupakan anugerah yang terbesar, mengingat misteri inkarnasi sendiri langsung berkaitan dengan hal tersebut". Demikian beliau memandang tugas yang diemban sebagai Bupati Malaka saat ini merupakan panggilan untuk ikut terlibat dalam karya perutusan Tuhan sendiri, meski terasa berat.
Sementara itu Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD,KGEH, FINASIM dalam sharing politiknya mengemukakan hal-hal apa saja yang telah dijalankannya sebagai perwujudan panggilan Tuhan dan tanggung jawabnya terhadap rakyat Belu yang telah memercayainya menjadi Bupati Belu periode 2021-2026, namun akan berlangsung efektif hingga 2024.
Bupati Timor Tengah Utara, Drs. Djuandi David tidak berkesempatan hadir karena pada waktu yang sama menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten TTU. Beliau diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol. Timor Tengah Utara.