Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar terkait kedaulatan Indonesia. Namun diyakini tidak akan ada perang di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Penegasan Jokowi disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan dihadiri juga Panglima TNI, Kapolri hingga Kepala BIN.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi pernyataan para menterinya dalam menanggapi masuknya kapal penjaga pantai (coast guard) dari RRC ke Natuna sebagai tindaklanjut klaim berdasarkan peta nine dash line, relevant waters dan sejarah wilayah yang pernah dikuasai Dinasti Ming.
RRC menolak putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) yang memenangkan gugatan Filipina terkait kepemilikan wilayah Spratly yang sebelumnya menjadi sengketa banyak negara termasuk Malaysia, Brunei dan Vietnam.
Sedang Indonesia berpegang pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan putusan arbitrase di Den Haag. Jika Spratly menjadi milik Filipina maka klaim perairan terkait yang menjadi dasar China tidak akan sampai ke wilayah Natuna.
Pernyataan Presiden, juga para pembantunya dalam situasi seperti sekarang ini, bukan saja penting sebagai wujud kehadiran negara, namun juga dapat menjadi petunjuk bagaimana rakyatnya bersikap . Oleh karenanya lebih elok manakala statemen inner circle Istana satu nada.
Kita paham, pola pendekatan dalam suatu konlflik antar bangsa- jika boleh disebut demikian, tidak hanya melalui satu jalur. Ada banyak cara dan tahapan yang bisa ditempuh sebelum mengambil tindakan terakhir semisal konfrontasi terbuka.
Umumnya menggunakan jalur normatif seperti pemanggilan duta besar hingga mengirim nota diplomatik. Tetapi ini domainnya Kementerian Luar Negeri. Pernyataan Kemenlu pasti hanya seputar itu.
Tidak demikian halnya jika yang berbicara Panglima TNI, terlebih Menteri Pertahanan. Mestinya tidak ada bahasa yang menunjukkan "kelembekan". Menhan Prabowo Subianto dituntut dan memang galibnya demikian itu, bersikap tegas tanpa kompromi.
Jika pernyataan tegas dan "keras" belum memungkinkan karena masih ada langkah-langkah diplomasi, eloknya menteri pertahanan menahan diri untuk tidak mengomentari.
Benar, menteri pertahanan bukan menteri perang. Tetapi pernyataan "kita cool saja" di saat nasionalisme sebagian warga bangsa bergelora karena merasa kedaulatannya diacak-acak bangsa lain, sungguh sangat disesalkan.