Masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Joko Widodo -- Ma'ruf Amin menerbitkan harapan sekaligus kecemasan. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil akan melahirkan ketegangan politik baru.
Ditilik dari pernyataan Prabowo usai menghadap Presiden Jokowi, sudah bisa dipastikan posisi yang akan diemban di bidang pertahanan. Namun apakah di Menko Pohukam atau Menteri Pertahanan, masih teka-teki.
Sebab jika menuruti keinginan Jokowi, maka Prabowo duduk di kursi Menko Polhukam. Tetapi jika didasarkan pada keinginan membangun sistem pertahanan yang mumpuni, menjadi macan Asia seperti di masa Soekarno dan Soeharto, sangat mungkin Prabowo meminta kursi Menteri Pertahanan.
Meski secara hierarki posisi menko lebih tinggi, namun pengambilan kebijakan ada di tangan menteri. Menko hanya dirigen- pengatur irama, bukan peniup flute atau penggesek biola. Karena alasan itulah maka Jokowi menawarkan kursi menko dengan tujuan- antara lain, agar Prabowo cukup menjadi penyelaras irama pertahanan, bukan eksekutor.
Terlebih Menteri Pertahanan adalah triumvirat, bersama Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri. Dalam kondisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka kekuasaan pemerintahan dipegang oleh ketiga menteri tersebut.
Keputusan akhir akan sangat menentukan apakah Jokowi akan bisa "mengendalikan" Prabowo untuk mewujudkan visi-misinya ataukah justru sebaliknya. Bahkan yang paling menguatirkan jika Prabowo akan bertindak sebagai Kuda Troya.
Kekuatiran itu layak dikemukakan mengingat persaingan yang begitu ketat antara Prabowo dengan Jokowi di dua kontestasi elektoral sebelumnya. Di samping ambisi politiknya, dan keinginan untuk memajukan Partai Gerindra, jangan lupa Prabowo juga memiliki "utang" kepada para pendukung setianya yang telah "berdarah-darah" selama dua kali gelaran pilpres.
Hal paling minimal yang dilakukan Prabowo adalah mengisi jabatan-jabatan strategis di lingkungan kementerian yang dipimpin dengan orang-orang terdekatnya. Sesuatu yang sangat lumrah, namun menjadi berbahaya jika digunakan untuk tujuan lain.
Masuknya orang-orang Gerindra, setidaknya yang dekat dengan Prabowo, di dua kementerian yakni pertahanan dan pertanian, bisa memicu pengelompokkan kekuatan karena partai-partai lain yang memiliki kursi di kabinet tentu juga akan melakukan hal yang sama dengan dalih perimbangan kekuatan.
Terlebih masuknya Gerindra ke kabinet tidak mulus. Partai Nasdem dan PKB sangat menentang, namun kalah suara karena PDIP- dengan sokongan Golkar, menghendaki. Situasi bisa menjadi "liar" jika Nasdem menolak bergabung ke kabinet.