Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan pembukaan Kongres V di Bali sebagai panggung untuk menyampaikan kode keras baik ke internal partai, koalisi dan juga lawan-lawan politiknya. Megawati juga menyelipkan kode untuk mengamankan kepentingan Puan Maharani.
Kode keras yang disampaikan Megawati dengan gaya stand up comedy, sepertinya memang sengaja dibuat di luar teks pidato. Karena "bukan sikap resmi" maka guyonan di atas panggung dianggap spontan dan (diharapkan) tidak melukai pihak-pihak yang terkena "pukulannya".
Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai yang hadir, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pun hanya bisa tertawa masam.
Sedikitnya ada 5 kode keras yang ditebar Megawati.
Pertama, terkait jatah kursi kabinet untuk partai koalisi. Megawati mengirim kode tegas kepada Nasdem dan tiga partai lain yang menolak kehadiran Gerindra yakni Golkar, PKB dan PPP, jika PDIP harus menjadi pemimpin koalisi. Kode tersebut dibungkus dengan permintaan jatah kursi kabinet yang harus lebih banyak dibanding partai lain.
Megawati sengaja menggunakan jatah kursi PDIP sebagai tolok-ukur. Jika PDIP menerima empat kursi kabinet maka yang lain harus mau menerima jatah di bawah itu. Dengan demikian tidak ada persoalan manakala Presiden Jokowi juga mengalokasikan kursi kabinet kepada Gerindra karena tidak mengurangi jatah partai lain.
Megawati tidak mau kursi di tempat lain, semisal DPR dan MPR, ikut dihitung sebagai bagian dari jatah kursi kabinet. Sebab PDIP sudah dapat dipastikan akan memperoleh kursi ketua DPR dan wakil ketua MPR.
Penegasan ini dicuatkan karena Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sepertinya menginginkan agar kursi pimpinan legislatif ikut dihitung dalam menentukan besaran alokasi kursi di kabinet.
Kedua, tentang ideologi Pancasila. Megawati mengirim kode keras kepada pengusung politik agama dan siapa saja yang memiliki pemikiran untuk mengutak-atik Pancasila.
Megawati menganggap isu tersebut sudah selesai. Megawati akan melawan pihak-pihak yang memiliki pikiran berbeda. Bahkan Megawati, yang merupakan Presiden kelima, bersedia duduk di sebuah unit kerja di bawah presiden- yang kemudian minta statusnya dinaikkan menjadi badan yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), demi mengawal Pancasila.
Megawati meminta para pihak yang ingin mendiskusikan soal Pancasila untuk mempelajarinya terlebih dahulu, yang diilustrasikan dalam percakapan antara Megawati dengan mahasiswa.