Tragedi padamnya aliran listrik di sebagian besar wilayah Jawa, terutama bagian barat, membuat Presiden Joko Widodo murka. Terlebih penjelasan yang diberikan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani tidak secara tegas menjawab penyebab peristiwa yang terjadi sepanjang Minggu siang hingga tengah malam.
"Penjelasannya panjang sekali," ujar Jokowi usai mendengar jawaban Sripeni di kantor pusat PLN, Senin kemarin. Jokowi sempat menyentil pegawai PLN sebagai orang-orang pintar yang mestinya sudah menyiapkan antisipasi sehingga ketika terjadi blackout dapat langsung mengetahui penyebabnya dan melakukan perbaikan tanpa menunggu hingga berjam-jam.
Kolapsnya aliran listrik PLN secara massal hingga berjam-jam menambah panjang daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah. Belum lama ini publik dihebohkan dengan laporan keuangan Garuda Indonesia yang sebenarnya rugi namun dibuat seolah-olah untung.
Belum lagi errornya sistem jaringan Bank Mandiri yang menyebabkan saldo nasabah berubah di mana ada yang berkurang, namun tidak sedikit pula yang bertambah. Konon, atas kejadian ini Bank Mandiri berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 10 miliar.
Jika ditarik lebih jauh, masih banyak peristiwa besar yang merugikan perusahaan plat merah tersebut, termasuk korupsi di Angkasa Pura II, Krakatau Steel, Jasindo, PT PAL, Pelindo II hingga PLN di mana mantan dirutnya, Sofyan Basir kini meringkuk di sel tahanan KPK.
Mengapa banyak masalah di BUMN? Benarkah ini bukti ketidakcakapan Rini Soemarno menahkodahi Kementerian BUMN?
Jika tolok ukurnya, prestasi, memang sulit meniadakan peran sang menteri. Bagaimana pun Kementerian BUMN memiliki andil dalam menentukan kebijakan, termasuk menunjuk direksi BUMN melalui rapat umum pemegang saham di mana pemerintah adalah pemegang saham mayoritas. Jika kemudian banyak yang bermasalah, tentu perlu tanyakan proses seleksi dan penunjukkan para direksi oleh Kementerian BUMN.
Sederet peristiwa tersebut tentu menjadi pertimbangan serius Presiden Jokowi dalam memilih menteri BUMN dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang. Sebab jika berkaca dari berbagai peristiwa di atas, sangat mungkin Rini Soemarno tidak lagi dipercaya mengendalikan kemudi Kementerian BUMN.
Padamnya listrik berjam-jam yang mendapat sorotan luas, dan kemarahan Jokowi atas keterlambatan penanganannya, bisa jadi menjauhkan Rini dari kabinet mendatang. "Kesaktian" mantan ketua tim transisi Jokowi-JK ini sepertinya sudah pudar.
Lalu siapa yang layak menduduki kursi Menteri BUMN mendatang? Banyak tokoh hebat di sekitar Jokowi. Tetapi sangat mungkin tetap berasal dari PDI Perjuangan, atau setidaknya yang memiliki kedekatan dengan lingkar dalam PDIP sebagaimana Rini Soemarno yang diketahui sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Salam @yb