Petinggi Partai Golkar ramai-ramai mendukung Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto. Bahkan menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Presiden Joko Wiidodo sudah mendukung Menteri Perindustrian tersebut. Strategi apa yang tengah dimainkan JK?
Ketika wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum Partai Golkar berhenbus kencang usai Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) langsung mengantarkan Airlangga menghadap Presiden Jokowi. Tujuannya untuk meminta izin karena dirinya bagian dari Kabinet Kerja dan tentu saja meminta dukungan politik. Setelah itu Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menyebut Airlangga sebagai calon terkuat. Hal senada dikatakan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutnya sebagai sosok yang tepat untuk membenahi Golkar.
Nama Airlangga semakin berkibar ketika Ketua DPD II Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Presiden sudah memberikan dukungan penuh kepada Airlangga menggantikan Setya Novanto. Pernyataan Dedi kemudian ditimpali JK melalui Tim Ahli Wapres Iskandar Mandji. Menurut Mandji, JK mendukung Airlangga karena yang bersangkutan sudah mendapat izin Presiden. Airlangga juga bukan tokoh baru di lingkungan Golkar sehingga diyakini mampu menaikkan elektabilitas Golkar yang saat ini terpuruk di urutan ketiga di bawah PDIP dan Gerindra.
Benarkah JK, juga Dedi Mulyadi, mendukung Airlangga, yang notabene "orangnya" LBP? Terlalu dini menyimpulkan demikian. Justru sepertinya JK tengah melakukan penggiringan opini sebaliknya. Sebab penekanan bahwa Jokowi mendukung Airlangga justru akan menimbulkan reaksi beragam.
Pertama, JK tengah membenarkan adanya campur tangan Istana di dalam kisruh Golkar. Ucapan Dedi Mulyadi jika dirinya mendapat info dukungan Jokowi terhadap Airlangga langsung dari Mensesneg Praktino ikut menguatkan. Hal ini ada hubungannya dengan pernyataan sejumlah petinggi Golkar seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang tidak percaya Istana mencampuri urusan partainya. JK berharap akan muncul gelombang penolakan terhadap intervensi Istana, minimal reaksi balik sehingga bisa digunakan untuk mengukur kekuatan Airlangga.
Kedua, membenturkan Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham dengan LBP. Idrus yang berambisi jabatannya didefinitifkan, tentu akan menggalang kekuatan DPD I dan II untuk membendung Airlangga. Jika persaingan keduanya berlangsung keras, JK punya kesempatan memajukan jagoannya sebagai alternatif. Pola ini sudah sering dimainkan manakala secara head to head jagoannya tidak mampu mengimbangi kekuatan lawan sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk memecah suara lawan.
Ketiga, memberitahu loyalis Setya Novanto agar segera menentukan sikap. Sebab saat ini masih sulit untuk mempetakan suara karena sebagian masih menunggu kepastian hukum Novanto. Bahkan ada yang masih yakin Novanto akan menang praperadilan dan kembali memimpin Golkar. Mereka ini termasuk menyetujui opsi menerima hasil rapat pleno Golkar pasca penahanan Novanto.
Tiga kemungkinan di atas menjadi gambaran pertarungan untuk merebut kursi ketum Golkar bakal sengit. JK tetap akan memunculkan jagoannya setelah kubu Airlangga dan Idrus Marham terlibat "perang" terbuka. Sebab Idrus tentu tidak akan menyerahkan begitu saja. Keberhasilannya meredam DPD I sehingga mau menerima dirinya sebagai Plt ketum dan menunda gelaran Munaslub hingga ada putusan praperadilan terhadap status tersangka Setya Novanto, menjadi pendorong semangat untuk merengkuh jabatan ketum. @yb