Setelah Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum, dukungan Partai Golkar kepada Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)- calon gubernur petahana dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta 2017 sebenarnya tinggal ketok palu. Sinyal itu semakin jelas usai Yorrys Raweyai diangkat menjadi Plt Ketua DPD Golkar DKI. Tadi sore, secara resmi Golkar pun mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta. Apakah Golkar hanya sebatas sebagai pendukung ataukah akan tampil menjadi pengusung?
Ada banyak parameter untuk mengukurnya sebelum sampai pada kesimpulan apakah hanya sebatas pendukung ataukah menjadi pengusung. Sebab meski sudah sejak awal diwacanakan oleh sejumlah pengurus teras Partai Golkar, namun deklarasi dukungan kepada Ahok menyisakan sejumlah pertanyaan karena terkesan buru-buru.
Beberapa petinggi Golkar sebelumnya mengatakan dukungan kepada Ahok dilakukan setelah Musda DPD II Golkar Jakarta, tetapi Yorrys sudah menggiring opini jika rapat harian DPD II Golkar telah memutuskan mendukung Ahok. Hal itu sempat disangkal oleh anggota DPD II Golkar Jakarta Zainuddin alias Oding sehingga di antara keduanya terlibat adu pernyataan di media seperti dibaca di sini.
Dilihat dari konteks itu, ada kemungkinan Yorrys mengambil langkah cepat untuk meredam semakin meluasnya “konflik” di internal Golkar Jakarta. Bagaimana pun Oding lebih memilik jaringan di antara anggota DPD Golkar Jakarta, dibanding Yorrys yang baru turun gunung. Dengan telah dideklarasikannya dukungan secara resmi, kini Yorrys memiliki alasan untuk menjatuhkan sanksi bagi kader Golkar yang mbalelo.
Kedua, setelah deklarasi dukungan, Yorrys memiliki “legal standing” untuk menjalin komunikasi politik baik dengan Ahok maupun partai pendukung dan relawan Ahok. Bahkan saat ini, Yorrys mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura serta Teman Ahok. Dengan adanya “legal standing” itu Golkar (baca: Yorrys) mulai bisa ikut menentukan arah dan strategi untuk memuluskan langkah Ahok meraih jabatan Gubernur DKI Jakarta periode kedua.
Ketiga, menutup peluang partai-partai lain, terutama PDI Perjuangan dan Gerindra, untuk mengajak Golkar dalam jalinan koalisi tenda besar. Bahkan jika dihitung secara politik, koalisi tenda besar yang semula digagas Gerindra langsung layu sebelum berkembang pasca deklarasi Golkar. Penyebabnya, dengan hengkangnya Golkar, sulit bagi Gerindra membujuk Partai Demokrat untuk masuk ke koalisi jika hanya didukung oleh PDI Perjuangan dan PKS. Partai Demokrat akan lebih sreg masuk koalisi yang dibangun PAN, PPP dan PKB karena memiliki nilai tawar yang lebih tinggi.
Namun semulia itukah dukungan yang diberikan Yorrys kepada Ahok?
Dukungan Golkar justru akan menjadi bumerang bagi Teman Ahok. Setelah memiliki dukungan 24 kursi di DPRD- 5 dari Nasdem, 10 Hanura, dan 9 Golkar, yang artinya cukup untuk melenggang melalui jalur partai politik, secara otomatis posisi tawar Teman Ahok pun berkurang. Teman Ahok tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan langkah politik Ahok. Dengan bahasa yang sederhana, jika pun Teman Ahok ngambek, Ahok tidak pusing karena sudah memiliki “perahu” lain menuju DKI I.
Langkah tergesa-gesa Golkar di saat Ahok akan membicarakan ulang untung-ruginya maju melalui jalur independen, dapat juga ditengarai sebagai tusukan mematikan. Dengan posisi tawar yang tidak sekuat dulu, Teman Ahok harus pandai menjaga ritme permainan agar Ahok tidak ngambek. Teman Ahok tidak bisa lagi “pasang harga” dengan menyuruh partai pendukung Ahok mendatangai dirinya seperti dinyatakan pendiri Teman Ahok Singgih Widiastono. Di sini pembeda sebelum dan sesudah deklarasi dukungan Golkar.
Jika Golkar bisa meyakinkan Ahok untuk maju melalui jalur partai politik, bukan mustahil PDIP pun akan segera mendeklarasikan dukungan kepada Ahok. Untuk mengatasi perbedaan terkait keharusan Ahok mengikuti mekanisme PDIP, akan dilakukan kompromi pada “status” Ahok sebagai calon yang diusung Golkar, Hanura dan Nasdem, sedangkan PDIP mengusung Djarot Saiful Hidayat. Dengan demikian PDIP tidak akan kehilangan muka, namun Ahok pun tidak harus mengikuti mekanisme yang menjadi keharusan PDIP.
Bagaimana dengan Teman Ahok? Harus kembali ke khitah sebagai relawan yang mendukung Ahok. Bukankah semangat pendiriannya hanya sebagai back up, sebagai antisipasi manakala Ahok tidak mendapat dukungan partai politik? Sekarang di saat partai politik sudah ada dalam genggaman Ahok, sebagai teman yang baik Teman Ahok harus legowo.