Salah satu alasan calon petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) memilih jalur independen (perseorangan) adalah dirinya tidak mau mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menggerakan mesin partai. Berulangkali, dengan bangga Ahok mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan uang untuk mengumpulkan copy KTP dukungan karena sudah dikerjakan oleh temanahok- organisasi pendukung Ahok, termasuk mencari dananya melalui penjualan merchandise.
Ahok tentu bukan asal njeplak. Ahok mempunyai hitungan tersendiri. "Saya buka aja. Partai kan selalu berpikir harus menggerakkan mesin partai. Parpol enggak minta mahar loh, tapi cuma minta anak cabang rantingnya bergerak. Kalau 1 bulan Rp 10 juta, 267 kelurahan belum lagi kotanya, kecamatan, itu bisa Rp 2,67 miliar sebulan. Belum kecamatan. Kalau 10 bulan berarti Rp 26 miliar, belum lagi saksi, ini baru 1 partai lho," kata Ahok seperti dikutip dari Liputan 6.
Namun anehnya bin ajaib, setelah Ahok mendeklarasikan pencalonannya melalui jalur independen berpasangan denganKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sejumlah partai yang menawarkan diri penjadi pendukungnya. Diawali oleh Partai Nasdem, Partai Hanura kemudian menyusul. Tidak lama setelah itu Ahok mengklaim akan didukung oleh PAN dan PKB. “Saya sudah ketemu sama Pak Zulkifli. Beliau juga mau dukung,” kata Ahok seperti dikutip di sini Pos Kota.
Namun hingga hari ini baik PAN maupun PKB belum menunjukkan sinyal dukungan untuk Ahok. PAN malah semakin getol ‘menjual’ bupati Bojonegoro Suyoto alias Kang Yoto. Punggawa PAN dari mulai Amien Rais sampai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terlihat antusias menyiapkan Kang Yoto sebagai penantang Ahok. Bahkan Amien Rais mulai menyerang dengan menyebut Ahok tidak pantas menjadi gubernur.
Terakhir Ahok mengklaim didukung oleh kader-kader Partai Golkar dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Klaim atas Golkar banyak diamini karena faktor kedekatan Ahok dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Sebagai mantan kader Golkar, Ahok juga memiliki link dengan sejumlah punggawa Partai Beringin. Namun tidak demikian halnya dengan klaim dukungan Megawati. Mengapa?
Pertama, saat ini PDIP sudah melakukan penjaringan bakal calon di mana Ahok tidak ikut mendaftar. Artinya ahok tidak mengikuti mekanisme partai. Sepanjang sejarah PDIP, jarang sekali Megawati memberikan rekomendasi calon kepala daerah yang tidak ikut proses penjaringan, kecuali untuk calon yang berasal dari internal.
Megawati pernah menggunakan hak prerogatifnya ketika memutuskan untuk mencalonkan Joko Widodo dalam Pilgub DKI Jakarta 2010. Sebab jika jika sampai PDIP mengusung Ahok dalam Pilgub DKI 2017 mendatang, padahal yang bersangkutan tidak mendaftar dalam bursa penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, berarti Megawati melanggar aturan PDIP. Terkait hal ini Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono pernah menegaskan, partainya tidak mungkin mengusung calon di luar yang sudah diseleksi kecuali jika yang bersangkutan kader partai.
Kedua, hubungan Ahok dan Megawati yang belakangan kurang harmonis. Tentu kita masih ingat insiden dalam acara peluncuran buku “Menangis & Tertawa Bersama Rakyat” yang berisi kumpulan tulisan sejumlah wartawan senior yang pernah meliput kegiatan Megawati, beberapa waktu lalu. Saat itu Megawati terlihat ‘marah’ melihat kedatangan Ahok.
Megawati meminta Ahok bersikap jantan. Ucapan Megawati merujuk pada lambang PDIP yang diplesetkan Teman Ahok sebagai banteng penyihir. Artinya jika memang Ahok sudah memilih jalur independen, mestinya Ahok bisa bersikap jantan dengan tidak membentuk opini masyarakat yang menyudutkan partai politik.
Pernyataan soal mahar untuk partai politik, biaya yang harus dikeluarkan untuk menggerakkan mesin partai hingga ke tingkat ranting sambil menyanjung jalur independen yang (seolah) tanpa biaya, jelas-jelas upaya deparpolisasi dan mendiskreditkan eksistensi partai politik. Megawati juga melarang Ahok ikut saweran yang digagaskan dalam acara peluncuran buku itu sebagai balasan atas ucapan Ahok yang selalu mengatakan dirinya tidak mau mengeluarkan duit untuk partai politik. Selengkapnya baca di sini.
Ketiga, gengsi politik. Tidak mungkin PDIP akan mengorbankan kepercayaan para pendukungnya. Jika PDIP hanya menjadi ‘cheerleaders’ dalam kontestasi Pilgub DKI 2017, berarti PDIP mengabaikan suara rakyat yang telah memenangkan PDIP pada Pemilu 2014 lalu. Beda halnya jika PDIP menjadi pengusung pasangan Ahok-Heru.