Kengototan Teman Ahok (TA) mengusung calon incumben Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melalui jalur perseorangan, membuat dilema Presiden Joko Widodo. Terlebih sejak awal TA terkesan memojokkan PDI Perjuangan, sehingga mendapat reaksi balik dari kader-kader militan partai pemenang pemilu 2014 itu. Bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Sekretaris DPD PDIP Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang selama ini cukup loyal mem-back up kebijakan Ahok, sempat geram dengan ulah Teman Ahok sehingga melontarkan kritik tajam.
Bukan rahasia lagi jika selama ini ada beberapa kader PDIP yang meragukan loyalitas Jokowi terhadap partai. Keraguan itu muncul karena sejumlah kebijakan Jokowi dianggap tidak sejalan dengan visi-misi partai. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulangkali melontarkan kritik terbuka kepada Jokowi. Meski ada yang menilai kritik-kritik yang dilontarkan Megawati merupakan bentuk campur tangan, namun tidak dipungkiri juga kritik tersebut sebagai tanda kegelisahan Mega karena “petugas partai” yang digadang-gadang bisa mengejawantahkan visi misi partai pada tataran kebijakan pemerintah, ternyata mbalelo.
Loyalitas Jokowi terhadap partai mulai diragukan setelah kegagalannya mengemban misi menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan- yang diketahui dekat dengan Megawati, sebagai Kapolri. Sejak itu sejumlah kader PDIP terus merecoki pemerintahan Jokowi dan terang-terangan menyebut Jokowi tidak loyal terhadap partai. Salah satunya seperti yang dilakukan Effendi MS Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka ketika memaksa Jokowi untuk menggusur Dirut Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Meski akhirnya RJ Lino tergusur, namun Rini masih tetap bercokol di kursinya. Padahal Megawati menilai, Rini telah keluar dari semangat ekonomi kerakyatan ala PDIP karena menjadikan sejumlah BUMN layaknya perusahaan kapitalis.
Serangan-serangan yang dilancarkan ketua dan kader-kader PDIP memaksa Jokowi melakukan manuver politik yang cukup berbahaya. Yanag paling menarik perhatian adalah ketika Jokowi menarik partai non pengusung seperti PAN, PKS dan Golkar ke dalam pemerintahan. Jokowi membutuhkan kekuatan penyeimbang untuk mengurangi tekanan dari kader-kader partai pengusung, terutama PDIP.
Namun di satu sisi, masuknya partai non pengusung ke gerbong partai pendukung pemerintah, membuat partai pengusung meradang. Jika sebelumnya hanya PDIP, sekarang Hanura, Nasdem dan PKB pun ikut memberikan reaksi keras. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terang-terangan mengatakan Jokowi telah meninggalkan partainya sehingga saran yang disampaikan tidak pernah didengar. Reaksi partai-partai pengusung akan semakin brutal jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan mengurangi menteri dari partai pengusung.
Di tengah-tengah situasi seperti itu, Jokowi kembali dihadapkan pada dilema yang tak kalah pelik yang merupakan imbas dari pilgub DKI Jakarta. Parahnya, dilema itu dipicu oleh sikap Teman Ahok yang memaksa Ahok meninggalkan PDIP. Meski masih ada kemungkinan Ahok akan tetap maju dengan kendaraan PDIP jika pada last minute ternyata Teman Ahok gagal memenuhi target dukungan warga sebagai syarat untuk maju pilgub melalui jalur independen, namun yang pasti saat ini Jokowi tengah berada di simpang jalan antara tetap mem-back up Ahok yang maju melalui jalur perseorangan ataukah menuruti ‘instruksi’ PDIP untuk melawan deparpolisasi.
Dilema itu sebenarnya bisa dihindari andai saja setelah menjadi Presiden RI, Jokowi bisa melepaskan kedekatannya dengan Ahok. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Berulangkali Jokowi (dan Ahok) memamerkan kemesraannya di depan publik. Beberapa kali Jokowi juga turun tangan langsung membela Ahok seperti dalam kasus sengketa lahan sampah Bantergebang antara Ahok dengan Pemerintah Kota Bekasi. Sebagai balasannya, Ahok dengan suka rela mengatakan pembangunan yang dilakukan saat ini hanyalah meneruskan program Jokowi saat yang bersangkutan masih menjadi Gubernur DKI, termasuk pembangunan Masjid Raya DKI Jakarta di Jalan Daan Mogot. Ucapan Ahok bukan basa-basi karena penataan kawasan Tanah Abang, reklamasi sungai dan danau, serta beberapa kebijakan lain seperti transparansi anggaran, memang sudah dimulai di masa Jokowi sehingga Ahok tinggal meneruskan. Namun ketika hal itu diungkap ke publik, tentu ada misi tertentu yang tengah diemban oleh keduanya. Mungkin saja misi besar untuk 2019.
Hanya saja kedekatan tersebut saat ini justru menjadi dilema bagi Jokowi. Perseteruan Teman Ahok dengan PDIP, dipastikan akan semakin meruncing. Ahok sudah mendeklarasikan diri maju melalui jalur independen. Itu artinya, PDIP akan mencari figur lain untuk menantang Ahok. Tentunya, siapa pun figur yang akan diusung menjadi kewajiban seluruh kader PDIP- termasuk Jokowi, untuk memenangkannya. Meski Jokowi tidak akan mengambil cuti hanya untuk kampanye bagi calon gubernur DKI pilihan PDIP, namun Jokowi akan dituntut untuk menunjukkan loyalitasnya dengan satu-dua pernyataan ataupun tindakan yang menegaskan dukungannya terhadap calon yang diusung PDIP tersebut. Bukan tidak mungkin sikap itu berupa kebijakan yang berpotensi mengganggu program Ahok.
Pernahkah hal itu dipikirkan oleh Teman Ahok sewaktu mereka memaksa Ahok gara secepatnya mendeklarasikan diri maju melalui jalur independen? Pernahkah Ahok memikirkan dampaknya bagi Jokowi ketika dia mengatakan PDIP harus meminta izin Teman Ahok jika ingin mengusung dirinya? Ataukah benar sinyalemen selama ini bahwa ada tangan tak terlihat (invisible hand) dalam tubuh Teman Ahok yang tengah berupaya merusak hubungan baik Ahok dengan Jokowi?
Menarik untuk dicermati. Dalam beberapa hari ke depan, pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan terjawab. Namun tentu kita semua berharap tidak akan sampai terjadi tsunami politik di Jakarta.
salam @yb