Mahasiswa Pun Ikutan Korupsi

Memberantas korupsi di Indonesia ternyata tidak mudah, sampai sekarang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masih pelan-pelan mengeksekusi nama-nama koruptor yang mereka list di kantornya. Namun pernahkah KPK atau lembaga khusus untuk mengidentifikasi koruptor di kalangan mahasiswa? Tentunya tidak kan? Lantas siapa yang menjamin mahasiswa tidak berkorupsi?

Jika ditinjau dari asal muasal mahasiswa, tentunya perguruan tinggi lah yang mempunyai peran dalam mengontrol anak didiknya, tapi ternyata tidak juga ya. Perguruan tinggi yang “katanya” menjadi tempat mahasiswa untuk menuntut ilmu sesuai dengan bidang profesi yang diminati. Tetapi selain itu ternyata ilmu Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pun dia dapatkan tanpa harus belajar di bangku perkuliahan. Loh dari mana? Dari organisasi kemahasiswaannya tentunya. Dari sanalah cikal bakal koruptor dibentuk untuk negeri Indonesia kita ini.

Organisasasi kemahasiswaan dibentuk didasari untuk menunjang soft skill mahasiswa seperti menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Kemendiknas maupun Statuta Perguruan Tinggi. Jika dipahami, sebetulnya banyak keuntungan positif dalam mengikuti atau berproses di organisasi mahasiwa (ormawa). Hanya saja  negatifnya terkadang dilupakan, diantaranya dia dapatkan dari proses pengelolaan dia selama di ormawa, mulai dari pencalonan sebagai ketua dalam struktural ormawa, penyusunan struktur organisasi, pembuatan proposal kegiatan, pencairan dana kegiatan ormawa, pengalokasian dana kemahasiswaan dari dekanat atau rektorat, pertanggungjawaban kepengurusan dsb. Dari rentetan yang disebutkan semuanya tidak lepas dari praktik KKN. Bagaimana tidak? Semua kegiatan tersebut apakah benar murni bersih dengan menjunjung kejujuran dalam melaksanakannya? Tidak ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan? Dari hasil pengalaman diskusi dengan mahasiswa senior yang masih aktif di ormawa di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, didapatkan kesimpulan bahwa benar sebagian besar ormawa mempunyai celah besar bagi mahasiswa belajar ber-KKN secara otodidak yang berasal dari praktik-praktik kerja selama di ormawa.

Sangat ironi memang ketika mahasiswa turun ke jalan dalam aksi menegakkan pilar demokrasi yang anti korupsi dengan semangat & lantang di depan istana Presiden atau kantor DPR/MPR RI atau di Instansi pemerintah yang lain. Namun ketika mahasiswa tersebut diminta data akuntabilitas dana kemahasiswaan yang digunakan dia enggan memberitahukan dan seakan-akan menutupi jumlah asli dana yang didapat. Sehingga menjadi pertanyaan besar, dimana letak kejujuran mahasiswa kini? Apakah terjadi pergeseran nilai kemahasiswaan kearah pragmatis? Jika benar begitu wajar saja korupsi di Indonesia masih sukar diberantas, toh penerus berkorupsi akan datang bergantian lagi.

Semoga budaya atau tradisi tersebut hilang di kalangan mahasiswa, harapan Indonesia kini bertumpu pada pemudanya yaitu mahasiswa. Jika mahasiswanya berbudaya demikian bagaimana bisa terwujud negeri kita yang madani. jika mahasiswa tidak sadar akan nilai kemahasiswaannya dan ketidakinginan berubah mulai dari dirinya sendiri, jelas yang akan terjadi telah terprediksi seperti sekarang ini di layar televisi bahkan seterusnya.

Namun bukan berarti ormawa atau perguruan tinggi dihapuskan atau dibubarkan. Hanya saja perlu dikembalikan nilai-nilai kejujuran di semua aktifitas ormawa dan pengontrolan tegas secara administratif-profesional oleh pihak perguruan tinggi. Jangan terkesan bahwa perguruan tinggi dan ormawa bersepakat dalam selubung KKN intelektual. Buktikan, agar masyarakat yakin bahwa benar ormawa dan perguruan tinggi adalah basis perubahan untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya. Semoga…. :)