Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyampaikan visi misi dalam debat calon presiden perdana di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023. Dia menyampaikan visi dan misinya dalam bidang penegakan hukum.
Dalam penjelasan Anies, dia menyinggung calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anies, saat ini Indonesia bisa memiliki seorang milenial yang bisa menjadi cawapres. Namun, keistimewaan tersebut tidak berlaku bagi kebanyakan orang-orang muda di Indonesia.
Hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan di dunia generasi Z, yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan," ucap dia. Namun, kata Anies, banyak anak muda lainnya ini justru sering dihadapi dengan kekerasan ketika mereka mengungkapkan pendapat ketika mereka mengkritik pemerintah.
Selain itu, Anies menyebutkan belakangan ini penguasa sering membelokkan aturan hukum demi kepentingannya sendiri. "Kami menyaksikan betapa pada hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang," ujar dia.
Padahal, menurut Anies, hukum seharusnya menjadi rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua
"Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan," kata Anies.
Anies berujar Indonesia adalah negara hukum, di mana seharusnya kekuasaan diatur oleh hukum. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kekuasaan yang mengatur hukum. Hal tersebut, kata Anies, membuat Indonesia menjadi bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan.
Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan: Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal negara kekuasaan pada debat pertama Pilpres 2024.
Ia menyebut, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai rujukan memastikan rasa keadilan dan memberikan memberikan kepastian kepada semua.
"Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran," ujar Anies dalam Debat Capres yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat,
Tapi, kata Anies, saat ini banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan.