Keregangan sosial setelah pemilu adalah sisi negatif dari keterlibatan masyarakat dalam ajang pesta demokrasi, meski hanya terjadi di kalangan masyarakat tertentu, timbulnya perselisahan antar beberapa atau sekolompok orang akibat perbedaan pilihan adalah hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja, demokrasi yang semestinya menjadi cara menolerasi perbedaan dan merajut persatuan justru pestanya menjadikan orang-orang saling bermusuhan.
Apa yang menyebabkan konflik horizontal pasca pemilu? dan bagaimana cara meredamnya?
Seiring baiknya partisipasi masyarakat pada pemilu yang berbanding terbalik dengan buruknya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang bagaimana semestinya demokrasi dijalankan, kurangnya rasa saling menghargai dan memaklumi perbedaan pilihan yang di dasarkan oleh pemahaman masing-masing individu.
Sementara kalangan elit dengan pilihan yang berbeda duduk di meja yang sama dengan damai, sebagian kalangan bawah justru memilih untuk memendam kemarahan, berlarut-larut dalam pertengkaran yang jelas merusak kerukunan bermasyarakat yang menjadi pondasi persatuan bangsa.
Sebagai pengambil keputusan dan penyelenggara pemilu maka pemerintahlah yang sebenarnya harus bertanggung jawab, gagalnya mengedukasi rakyat tentang pemilu damai, juga minimnya sanksi tegas bagi para tokoh politik yang mengambil peran pada pemilu dengan menyebarkan ujaran kebencian, narasi-narasi kotor, hoax, isu identitas, dan ketegangan palsu.
Apakah pemerintah yang wajib bertanggung jawab? Ya.
Apakah pemerintah satu-satunya yang harus disalahkan? Tidak.
Konflik akan menjadi budaya jika tidak segera teratasi, peran pemerintah dan para elit politik menjadi kunci berlangsungnya pemilu damai, ditunjang kesadaran masyarakat untuk belajar tentang esensi demokrasi atau setidaknya dengan lebih dulu menghargai perbedaan pilihan.
Beruntung, pemilu 2024 dekat dengan hari raya idul fitri, meski bukan menjadi rumus pasti untuk mereka meredam pertengkaran setidaknya memberi kesempatan bagi mereka yang berselisih untuk berdamai dan rukun kembali, Indonesia ada oleh karena prinsip yang sama yaitu Bhineka Tunggal Ika, jika dalam pemilu saja pemerintah, tokoh-tokoh politik dan masyarakat gagal menerapkannya, sia-sia rasanya darah, air mata dan pengorbanan para pejuang dan pendiri bangsa.