Peran BCSMF dalam Diplomasi Publik Indonesia Untuk Mendukung Pemilu 2024 yang Adil dan Transparan

Beberapa waktu lalu, Intersession Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) mengadakan pertemuan penting yang membahas pentingnya pemilu untuk pemulihan demokrasi. Acara ini diselenggarakan oleh Kementrian Republik Indonesia bertempat di Bali, 20 Juli 2023 lalu, dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil, media, dan pemerintah dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan diadakannya acara ini yaitu untuk memberikan informasi penting terkait pentingnya pemilu dalam memperkuat demokrasi tidak hanya di Indonesia melainkan di banyak negara. Dalam pertemuan ini, dijelaskan juga bahwa betapa pentingnya pemilu sebagai salah satu aspek penting dalam menunjukkan komitmen terhadap bangsa, sesama warga negara, dan kepada dunia secara keseluruhan. Dalam forum ini juga diharapkan dapat mendorong pemilu yang lebih demokratis, kredibel, dan inklusif.

Tahun 2023 dan 2024 akan menjadi tahun penting bagi Asia karena akan ada pemilu di Thailand, Singapura, Kamboja, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India. Oleh karena itu, forum ini akan berkonsentrasi pada upaya memperkuat sistem pemilu untuk membantu pemulihan demokrasi. Adapun beberapa masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan demokratis yang dibahas dalam forum ini antara lain, upaya pemerintah untuk memastikan integritas pemilu, peran masyarakat sipil dan media dalam memantau pemilu, serta tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pemilu di era digital. Dalam menjalankan perannya, Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) melakukan kerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Dewan Pers Indonesia, Institute for Peace and Democracy (IPD), dan Asia Network for Democracy (ADN).

Pada forum ini, salah satu peserta dari Resident Director Friedrich Ebert Stiftung (FES), Brigitte Juchems, menyampaikan beberapa dialog penting dalam menciptakan lingkungan pemilu yang sehat. Adapun aspek tersebut diantaranya, kesetaraan gender dalam partisipasi politik, pentingnya Pendidikan kewarganegaraan dan politik bagi masyarakat, serta menjaga indendepedensi media dalam upaya menghadapi tantangan yang dihadapi pemilu  nantinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat hasil yang didapatkan pada pertemuan ini yaitu forum tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk negara-negara di kawasan asia untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas tinggi dan memenuhi tuntutan warganya untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif. 

Forum ini merupakan salah satu dari bagian penting dari Bali Democracy Forum (BDF) yang dimana tujuan dari BDF sendiri untuk melakukan dialog mengenai nilai-nilai demokrasi antar negara dan menumbuhkan rasa saling hormat antar bangsa. Kedua forum ini merupakan acara yang berkesinambungan dikarenakan Bali Democracy Forum merupakan forum resmi antar negara yang membahas isu demokrasi dikawasan Asia Pasifik dan melibatkan perwakilan pemerintah dari berbagai negara. Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) juga mempunyai peran penting untuk memperkuat Bali Democracy Forum dengan melibatkan para pemangku kepentingan antar pemerintahan dalam pembahasan isu demokrasi.

Adapun kegiatan Bali Democracy Forum telah diadakan di Bali pada 28-29 November 2023 lalu, dan mengangkat tema "Menavigasi Tantangan Menuju Demokrasi yang Tangguh: Peran Parlementer dan Partisipasi Masyarakat". Forum ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara-negara demokrasi di Kawasan Asia Pasifik, perwakilan organisasi masyarakat sipil, pakar media dan lainnya. Fokus pembahasan pada forum kali ini yaitu tentang bagaimana peran parlemen dalam memperkuat demokrasi, apa tantangan yang dihadapi dalam melakukan demokrasi (mencakup polarisasi politik, misinformasi, penggunaan teknologi yang berbahaya, dan kemunduran dalam berdemokrasi), serta pentingnya partisipasi masyarakat dan media massa  dalam mendukung upaya melakukan demokrasi.

Forum ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional dan menghasilkan beberapa keputusan. Adapun keputusannya antara lain, Deklarasi Bali Democracy Forum 2023, Rencana aksi Democracy Forum, rekomendasi untuk memperkuat parlemen yang mencakup tentang langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas parlemen. Serta, adapun hasil yang terakhir yaitu rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang mencakup untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pendidikan politik, melindungi hak-hak masyarakat sipil dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam kegiatan yang sudah dilakukan, menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengembangkan inisiatif internal dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, pluralism, dan inklusivitas.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, penting untuk diketahui bahwa adapun peran Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) dan Bali Democracy Forum (BDF) dalam upaya mendukung pengembangan pemilu untuk pemulihan demokrasi ternyata memiliki keterkaitan yang erat dalam diplomasi publik Indonesia. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, adapun diplomasi publik Indonesia merujuk kepada upaya kementrian luar negeri Republik Indonesia (KEMENLU RI) untuk membangun hubungan dan pemahaman dengan masyarakat internasional lainnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan seperti Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) dan Bali Democracy Forum (BDF) merupakan salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dialog dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, pertukaran budaya dan pendidikan, penyebaran informasi tentang kebijakan dan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Tidak hanya itu, adapun cara lainnya yaitu kegiatan ini sudah berpartisipasi dalam forum internasional yang merujuk kepada negara tetangga yang turut terlibat didalam forum ini. Kedua forum ini menjadi platform yang efektif untuk melaksanakan diplomasi publik, dan diskusi serta rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri.