Sektor Koperasi dan UMKM menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga dalam proses perumusan UU Cipta Kerja hingga RPP turunannya menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Keberadaan UU Cipta Kerja yang didukung implementasi RPP yang optimal diyakini mampu meningkatkan daya saing SDM dan kelembagaan / unit usaha, produk yang dihasilkan, serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional, regional, maupun global. Pemerintah bersama stakeholder terkait diharapkan dapat terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mempercepat perumusan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja bagi pembangunan kemandirian ekonomi Indonesia dimasa mendatang.
Pemerintah berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya strategis yang dimiliki Indonesia dalam meningkatkan akselerasi pembangunan ekonomi di dalam negeri. Upaya mengoptimalkan sumber daya alam dalam UU Cipta Kerja tetap mengarah pada pengawasan dan pengendalian terhadap potensi kerusakan lingkungan, sehingga mampu membawa arah pembangunan ekonomi yang lebih hijau di Indonesia.
Langkah tersebut diyakini mampu berdampak positif terhadap kelestarian alam sebagai penopang aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan pembangunan Indonesia secara berkesinambungan dimasa mendatang.
Pemerintah diharapkan bersama dengan stakeholder terkait lainnya dapat terus aktif membangun komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam mempercepat perumusan aturan turunan UU Cipta Kerja bagi optimalisasi pembangunan ekonomi yang lebih hijau di Indonesia.
Serta untuk mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, diperlukan advokasi yang konkret di antaranya pendampingan pelaku usaha, perizinan yang mudah, perkuatan permodalan, teknologi IT dan infrastruktur akses pasar bagi produk UKM. Dengan demikian, UMKM akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan besar dan produk luar negeri.
