ACTNews, JAKARTA - Sejumlah organisasi bergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya (KMI-PR) menandatangani petisi bersama untuk mengatasi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada etbis Rohingya, di Jakarta, Senin (29/6).
Dalam jumpa pers sebelum penandatanganan petisi, Koordinaror KMI-PR) Adnin Armas menyatakan koalisi merupakan himpunan berbagai organisasi di Indonesia yang mendesak penyelesaian segera atas tragedi kemanusiaan atas Rohingya.
"Aksi ini murni untuk mewujudkan perdamaian dunia atas dasar keadilan untuk semua. Karenanya koalisi akan lebih fokus bekerja dengan menyelesaikan sumber masalahnya, yakni dari Myanmar-nya sendiri," tambah Adnin.
Sebagai aksi awal, koalisi sedang menyebarkan petisi online kepada masyarakat untuk meminta dukungan menghentikan aksi kekejaman dan pemusnahan umat Rohingya. "Setelah petisi ini selesai nanti kami akan sampaikan kepada DPR, dan kami berharap DPR bersedia menyuarakan hingga tingkat internasional," jelas Adnin.
Gerakan koalisi juga termasuk mendesak pemerintah melalui Presiden Joko Widodo untuk andil menyelamatkan muslim Rohingya. Koalisi akan menyampaikan empat desakan kepada presiden: menuntut Presiden meninjau kembali politik luar negeri terhadap Myanmar, meminta pebisnis Indonesia dan BUMN menahan investasi di Myanmar, ajukan desakan agar Myanmar keluar dari keanggotaan ASEAN dan meminta pemerintah memboikot dan memblacklist pejabat dan pemerintahan Myanmar.
Petisi dan desakan kepada pemerintah dari KM_-PR itu didukung oleh organisasi-organisasi seperti PAHAM, Burma Task Force Indonesia, Global Rohingya Centre, SNH Advocacy Centre, Aliansi Cinta Keluarga, Kajian Muslimah untuk Kemaslahatan Umat Islam (KMKI), Wahdah Islamiyah dan Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI).
Apa yang tengah ditempuh oleh KMI-PR ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak Mei dengan menggandeng berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam wadah Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR). Menanggapi keberadaan koalisi dan komite yang memilii ikhtiar sama, Adnin kepada ACTNews menjelaskan bukan tak mungkin kedua pihak akan menyatukan langkah. "Sangat memungkinkan. Untuk itu kita perlu mendiskusikan lebih lanjut isu ini untuk lebih salinbg mengetahui agenda aksi dan yang lainnya," tutur Adnin.
"ACT hadir dalam pembahasan koalisi untuk Rohingya atas undangan koordinatornya, Adnin Armas yang juga hadir saat Deklarasi KNSR 19 Mei lalu. Kami saling melengkapi. ACT dengan donors dan volunteers society, di dalam maupun luar negeri, dalam fase ini," kata Senior Vice Presiden ACT sekaligus Presiden KNSR Syuhelmaidi Syukur, kepada ACTNews.
Saat ini KNSR, papar Syuhel, tengah mengoptimasi 'diplomasi shelter' dan menggalang aksi konkret dukungan kemanusiaan, menjadi 'jalan pembelaan'. KNSR telah bergerak ke berbagai daerah dan kota di Indonesia untuk menjalin dukungan tersebut Targetnya dalam Ramadhan KNSR sudah ada di 20 perwakilan daerah.
"Dengan 'tekanan politik' dari koalisi dan diplomasi kemanusiaan berbasis karya, ditopang lembaga-lembaga yang mewakili civil society negeri ini, mudah-mudahan membuahkan bantuan tuntas atas Rohingya. Tidak seremonial, tidak pula musiman," harap Syuhelmaidi Syukur. ()