Sebelum kita masuk kedalam perbedaan antara desentralisasi dan sentralisasi. Kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Desentralisasi mempunyai pengertian yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian sentralisasi sendiri mempunyai pengertian suatu sistem organisasi atau manajemen dimana keputusan dan kontrol terpusat di tangan satu atau beberapa pusat atau kepala. Dalam konteks pemerintahan, sentralisasi merujuk pada pengumpulan kekuasaan dan kontrol di tangan pemerintah pusat atau federal dalam suatu negara. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan mengendalikan kegiatan di daerah-daerah atau wilayah yang lebih rendah, serta mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara sentral.
Adapun perbedaan antara desentralisasi dan sentralisasi adalah sebagai berikut :
1. Pengambilan keputusan
Pada desentralisasi, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pengetahuan yang lebih baik kebutuhan daerah. Sedangkan pada sentralisasi, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah disuatu negara.
2. Pembagian kewenangan
Pada desentralisasi kewenangannya dibagi kepada beberapa pihak, yaitu kepada pemerintah daerah atau lembaga daerah. Sedangkan dalam sentralisasi, kewenangan dan pengelolaan pemerintahan terpusat di satu pihak saja, yaitu pemerintah pusat.
3. Tujuan
Desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat untuk kebutuhan daerah. Sedangkan sentralisasi bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan dan memastikan keseragaman dan kemampuan di seluruh wilayah yang ada pada suatu negara.
4. Kebijakan
Dalam desentralisasi, kebijakan lebih didasarkan pada kebutuhan daerah dan dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan dalam sentralisasi, kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.